Pemerintah Daerah Diminta Bergerak Cepat Kendalikan Harga Beras Sebelum Inflasi Melonjak

Editor: A. Rayyan K

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah untuk menahan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menilai beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi karena menjadi pangan pokok mayoritas masyarakat. Karena itu, kenaikan harga komoditas tersebut perlu mendapat perhatian serius.

“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Tomsi menyoroti pergerakan harga beras di sejumlah daerah yang menunjukkan kenaikan cukup tinggi. Kabupaten Bone Bolango tercatat mengalami kenaikan sekitar 13 persen, sedangkan Kabupaten Pohuwato mendekati 10 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke pasar. Pemda bersama TPID perlu memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta mencari penyebab kenaikan harga.

Untuk Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog segera berkoordinasi dengan Pemda setempat dan menjalankan operasi pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan harga sebelum kenaikan semakin meluas.

“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegas Tomsi.

Tomsi juga mengingatkan daerah agar tidak menerapkan pola penanganan yang bersifat reaktif. Intervensi seharusnya dilakukan sejak pemerintah melihat tanda-tanda kenaikan harga. “Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” katanya.

Pemantauan tidak hanya berlaku bagi Bone Bolango dan Pohuwato. Daerah lain yang mencatat kenaikan harga beras juga diminta turun langsung ke pasar untuk melihat kondisi sebenarnya.

TPID perlu memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah memperoleh data yang akurat sekaligus dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Tomsi menilai stok beras nasional yang besar seharusnya menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga. Ia menyebut persediaan beras nasional hampir mencapai 5,7 juta ton, jumlah yang disebutnya sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandasnya.

Data BPS menunjukkan harga beras memang dapat memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Pada September 2023, inflasi beras tercatat sebesar 5,61 persen, antara lain dipengaruhi musim kering dan rendahnya curah hujan.

Tekanan harga kembali terlihat pada Februari 2024 ketika inflasi beras mencapai 5,32 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono juga mengungkapkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dibandingkan pekan sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/kota,” kata Ateng.

Rakor tersebut turut menghadirkan perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, serta Kejaksaan.

Jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia juga mengikuti rapat secara daring. Pemerintah berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat respons daerah dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga beras agar tidak menambah tekanan terhadap inflasi.

(Sumber: Puspen Kemendagri)