Demo DPR 27 Agustus Lumpuhkan 10 Rute Transjakarta, Massa Padati Jalan Tuntut RUU Perampasan Aset

Aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026), PT Transjakarta terpaksa menghentikan sementara operasional sejumlah rute dan mengalihkan layanan akibat penutupan Jalan Gatot Subroto. (Foto: Gebrak. id)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID,JAKARTA–Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat mulai memadati kawasan parlemen sejak pagi hari dengan tuntutan utama pengesahan RUU Perampasan Aset. Berkaitan dengan itu, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian operasional menyusul penutupan jalur oleh pihak berwenang di sekitar Gedung DPR/MPR. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyatakan langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran operasional dan keselamatan pelanggan.

Rute Non-Operasional

Dua rute yang menuju Stasiun Palmerah untuk sementara tidak beroperasi, yaitu:

1. Rute 1F: Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan

2. Rute 1B: Stasiun Palmerah – Transport HUB Dukuh Atas

Pengalihan Rute dan Halte Terdampak

Sejumlah koridor dan rute mengalami pengalihan jalur melalui ruas tol dan tidak melayani Halte Gerbang Pemuda serta Halte Petamburan untuk arah Pluit. Layanan yang terdampak meliputi: Koridor 9, Rute 9A, 10H, 1W, 3F, S61, SH2, dan T31. Rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) juga mengalami perpendekan lintasan hingga Taman Ria.

Masyarakat diimbau untuk memantau informasi terkini melalui aplikasi TJ:Transjakarta atau media sosial resmi @infotije.

Suasana di Lokasi dan Tuntutan Massa

Pantauan di lokasi menunjukkan Jalan Jenderal Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi ditutup total. Massa mulai memadati jalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Rampas Aset Koruptor” dan “Hukum Mati Koruptor”. Situasi sempat memanas pada pukul 09.00 WIB ketika massa meneriaki dan melempari petugas Satpol PP yang dianggap bertindak keras mengusir pedagang di area aksi.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok utama yang menggelar aksi. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan fokus tuntutan mereka adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Mereka membantah adanya agenda di luar dua tuntutan tersebut. Selain AMPB, hadir pula Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan warga Depok. Massa dari Depok turut membawa tuntutan serupa, yaitu mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

Respons Pimpinan DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan parlemen terbuka menerima aspirasi masyarakat. Ia menyatakan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan siap melakukan audiensi langsung dengan perwakilan massa secara bergantian. “Tentu saja akan kami terima di gedung DPR. Jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya,” ujar Puan.

Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dampak Lainnya

Penutupan jalan di kawasan DPR juga berdampak pada aktivitas perkantoran dan sekolah. Sejumlah kantor di sekitar Sudirman dan Semanggi memberlakukan work from home (WFH) atau meliburkan karyawannya. Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung, namun memberikan kelonggaran bagi orang tua yang khawatir terhadap situasi.

(berbagai sumber)