 |
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat meninjau sekolah rusak terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra. (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)
|
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Berdasarkan data hingga 8 Desember 2025, pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah berlangsung sebagian di sebagian besar daerah terdampak, dengan tiga kabupaten/kota yaitu Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah kembali melaksanakan pembelajaran secara penuh. Di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara itu, di Sumatra Utara, beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga masih melaksanakan pembelajaran secara bertahap, sedangkan daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.
Mendikdasmen mengatakan, pada penanganan pendidikan situasi darurat, Kemendikdasmen menjalankan tahapan yang berkelanjutan, dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” jelas Menteri Mu’ti.
Selanjutnya, Kemendikdasmen memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran melalui pendirian ruang kelas sementara dan distribusi perlengkapan pembelajaran bagi peserta didik, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi di sekolah darurat. Dukungan psikososial bagi guru dan siswa, serta pelatihan bagi pendidik dan relawan, juga diberikan untuk memastikan proses belajar berlangsung secara aman dan bermakna.
Memasuki tahap pemulihan, upaya difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan proses dan kesiapan pembelajaran siswa, pemberian dukungan khusus bagi guru dan peserta didik terdampak, serta penguatan satuan pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap sesuai fase pemulihan. Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi minimum esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial, dengan metode pembelajaran adaptif dan asesmen yang sangat sederhana.
Memasuki fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara lebih fleksibel dan kontekstual melalui integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran, penyesuaian jadwal dan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa, serta penerapan asesmen transisi yang menekankan perkembangan belajar dan sosial-emosional. Pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam pembelajaran disertai penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan.
Kemendikdasmen juga menerapkan kebijakan adaptif dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di daerah terdampak bencana. Pemanfaatan hasil TKA untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diberikan relaksasi dengan membuka ruang penggunaan rapor dan bukti prestasi sebagai alternatif jalur prestasi.
Pelaksanaan TKA disesuaikan melalui penambahan sesi dan hari ujian, serta penyediaan alternatif berbasis kertas dan pensil bagi wilayah yang belum memungkinkan berbasis komputer. Skema pelaksanaan ditentukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan satuan pendidikan, sehingga proses seleksi tetap berlangsung secara adil dan proporsional bagi peserta didik terdampak, dengan potensi jumlah peserta mencapai puluhan ribu murid tingkat SD dan SMP yang datanya masih terus dimutakhirkan.
Sebagai bagian dari langkah cepat penanganan pendidikan dalam situasi darurat, Mendikdasmen mengatakan, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari dinas pendidikan provinsi, 52 kabupaten/kota terdampak, serta jajaran Kemendikdasmen.
Koordinasi difokuskan pada rekapitulasi dan validasi data sesuai kondisi lapangan, percepatan pemulihan layanan pembelajaran melalui penyediaan tenda atau kelas darurat, penempatan sementara peserta didik di sekolah lain, serta distribusi perlengkapan belajar. Selain itu, dilakukan klasifikasi dampak bencana pada satuan pendidikan untuk menentukan kebutuhan penanganan, mulai dari pembersihan hingga rehabilitasi dan relokasi, dengan kebijakan pelaksanaan ujian sekolah diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai kesiapan dan situasi setempat.
Selain penanganan di Sumatra, Kemendikdasmen juga menangani dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang terjadi pada 19 November 2025 dan menyebabkan kerusakan total pada bangunan SDN 2 Supit Urang. Dalam penanganan darurat, bantuan disalurkan berupa ratusan paket perlengkapan belajar dan keluarga, bantuan tanggap darurat senilai Rp 40 juta, serta pendirian tenda kelas darurat agar kegiatan belajar tetap berlangsung.
Untuk keberlanjutan pembelajaran, SDN 2 Supit Urang akan digabungkan dengan SDN Supit Urang 1, sementara peserta didik menyelesaikan pembelajaran semester di tenda kelas darurat dan sekolah terdekat. Sejumlah satuan pendidikan di sekitar lokasi terdampak juga sempat difungsikan sebagai tempat pengungsian, sehingga pembelajaran mengalami gangguan sementara dan secara bertahap terus dipulihkan.
Melalui kebijakan yang adaptif dan langkah penanganan yang berkelanjutan, Kemendikdasmen berupaya menjaga agar layanan pendidikan tetap hadir di tengah situasi bencana. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai ruang pemulihan, perlindungan, dan keberlanjutan bagi anak-anak serta komunitas sekolah terdampak.
“Dengan menyesuaikan kebijakan pada kondisi lapangan serta memperkuat peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan, Kemendikdasmen memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya, meskipun berada dalam situasi yang penuh keterbatasan,” pungkas Mendikdasmen.
(damr)
Posting Komentar untuk "52 Kota/Kabupaten di Sumatra Terdampak Bencana, Kemendikdasmen Pastikan Layanan Pendidikan Tetap berjalan"