 |
| Mila Muzakkar (kiri) saat menjadi salah satu pembicara dalam "Tasyakuran 100 Tahun Ahmadiyah: Launching & Diskusi Buku 100 Tahun Keberagaman dan Kerja Kemanusiaan" pada pekan lalu. (Foto: Dok.Pribadi) |
Oleh Mila Muzakkar *)
Empat laki-laki duduk rapi dalam sebuah diskusi publik tentang kebinekaan dan perdamaian. Mereka adalah para ahli dengan gelar akademik tinggi. Presentasi demi presentasi dipaparkan: tentang rekonsiliasi, masa depan, teori, dan data—semuanya disampaikan dengan nada menggugah dan meyakinkan.
Sementara itu, di sudut ruangan, seorang perempuan penyintas konflik duduk diam. Kisah hidupnya dijadikan salah satu contoh dalam slide presentasi para pembicara. Namun tubuhnya tak pernah diberi mikrofon, suaranya tak pernah diminta, dan pengalamannya hanya menjadi data, bukan perspektif.
Pernah melihat atau hadir di acara semacam itu?
Ya. Dalam banyak ruang publik, perempuan sering hadir sebagai cerita, tetapi jarang dihadirkan sebagai suara.
Minggu lalu, aku melihat pemandangan yang berbeda. Dalam acara "Tasyakuran 100 Tahun Ahmadiyah: Launching & Diskusi Buku 100 Tahun Keberagaman dan Kerja Kemanusiaan" , aku hadir sebagai satu-satunya perempuan yang memegang mikrofon, di tengah lima pembicara laki-laki lainnya.
“Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Jemaat Ahmadiyah sebagai pelaksana acara yang sudah menghadirkan pembicara perempuan di tengah lima pembicara laki-laki,” begitu kalimat pembukaku.
“Tepuk tangan dong,” sambungku.
Tepuk tangan terdengar, tapi kecil. Mungkin bagi sebagian orang, pembicara perempuan di tengah pembicara laki-laki dianggap biasa saja, atau bahkan tidak penting?
“Kok tepuk tangannya kecil?” tanyaku lagi sambil tersenyum.
Barulah kemudian, tepuk tangan yang lebih riuh mengisi seluruh ruangan.
***
Bicara Keberagaman tapi tidak Beragam
Dorothy E. Smith, seorang sosiolog, pernah menceritakan pengalaman pahitnya di dunia akademik. Ia menilai sosiologi masih didominasi oleh akademisi laki-laki selama ia berada di Universitas British Columbia (UBC).
Akibatnya, penelitian sosiologi arus utama dilakukan dari perspektif laki-laki, yang memaksa akademisi perempuan—termasuk Smith sendiri—untuk berpikir, menulis, dan “hadir” sebagai laki-laki agar dianggap profesional.
Pengalaman itu menyakitkan. Smith merasa dipaksa melepaskan pengalaman dan perspektifnya sendiri. “Ketika melihat cermin, dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Dia kehilangan rasa siapa dirinya,” ungkap Smith kepada seorang temannya.
Bagi Smith, sosiologi seharusnya dimulai dari perspektif perempuan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari teori abstrak, untuk mengungkap bagaimana lembaga sosial mengatur kehidupan mereka.
Dari sinilah lahir teori sudut pandang Feminis (feminist standpoint theory). Ada tiga klaim utama dalam teori ini: Pertama, pengetahuan selalu berada dalam konteks sosial.
Kedua, kelompok yang termarjinalkan lebih mungkin menyadari persoalan dan mengajukan pertanyaan kritis dibanding kelompok yang tidak termarjinalkan. Ketiga, penelitian, terutama yang membahas relasi kuasa, harus dimulai dari kehidupan kelompok termarjinalkan.
Oke, kita tinggalkan teori sejenak, supaya tidak dibilang terlalu abstrak.
Mari kembali ke kerja-kerja kemanusiaan dan keberagaman. Kata “keberagaman” dengan sendirinya mengisyaratkan perbedaan: usia, agama, gender, warna kulit, ras, status sosial, dan seterusnya. Lalu bagaimana mungkin kita membicarakan keberagaman jika yang berbicara tidak beragam dan tidak mewakili ragam pengalaman yang ada?
Dalam konteks konflik, diskriminasi, dan bencana, siapa yang paling sering terdampak? Perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Maka bagaimana kita bisa memahami dampak konflik dan kebutuhan korban, jika pengalaman mereka tidak pernah didengar langsung?
Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, Setara Institute dan Wahid Foundation menunjukkan bahwa perempuan Ahmadiyah mengalami diskriminasi ganda—karena identitas agama dan gender. Penelitian di komunitas Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, dan Banten juga mengungkap kerentanan perempuan terhadap pengucilan sosial, tekanan psikologis, serta hambatan dalam aktivitas sehari-hari.
Pengalaman perempuan Ahmadiyah ini tidak bisa sepenuhnya diwakilkan oleh laki-laki Ahmadiyah, meskipun secara umum seluruh jemaat mengalami diskriminasi.
Pendekatan Nirkekerasan Perempuan
Dalam konteks yang lebih luas, mari bicara tentang peran perempuan dalam perdamaian.
“Sejak zaman penjajahan, perempuan berada di garis depan kerja-kerja perdamaian dengan cara-cara nirkekerasan,” jelasku dalam sebuah sesi.
Kartini, di balik pingitan kerajaan, sudah berbicara tentang pembebasan dan pendidikan perempuan.
Aletha Baun (Mama Aletha) di NTT menolak tambang dengan mengorganisasi warga menenun di depan perusahaan hingga proyek itu batal. Ini bukan soal mengusir tambang, melainkan merawat bumi, air, dan hutan sebagai sumber kehidupan hari ini dan untuk generasi berikutnya.
Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru, mendatangi komunitas Muslim korban serangan teror di Christchurch dengan mengenakan jilbab sebagai simbol empati dan solidaritas.
Bagaimana dengan perempuan Ahmadiyah?
Dalam pengalamanku berinteraksi cukup intens, mereka sering hadir dalam aksi-aksi kemanusiaan.
Tahun 2017, saat tim Generasi Literat mengadakan kelas di Lapas Anak Salemba, beberapa perempuan Ahmadiyah datang berkunjung. Mereka ingin melakukan kegiatan pendidikan serupa, namun ditolak pihak lapas—maklum, ada kata “Ahmadiyah” di sana.
Pertemanan kami berlanjut. Ketika bencana Lombok 2018 terjadi, perempuan Ahmadiyah mengajak Generasi Literat melakukan trauma healing di pengungsian.
Saat kebakaran kampung pemulung di Kebayoran Baru yang tak jauh dari Masjid Ahmadiyah, mereka menginisiasi kegiatan family healing dengan mengajak para korban berlibur ke Ragunan. Aku diminta mengisi kegiatan itu, dan tentu saja langsung mengiyakan.
Di dunia yang kian penuh tantangan, banyak konflik, penuh ego, pendekatan nirkekerasan bukan lagi pelengkap, tapi kebutuhan. Dan di situlah pentingnya budaya female–male panels. Bukan demi terlihat progresif, atau demi memenuhi kuota. Tapi karena tanpa suara perempuan, diskusi publik akan selalu pincang. Dan solusi yang lahir tak akan pernah benar-benar utuh.
Pendekatan nirkekerasan, yang mengedepankan empati dan perdamaian, adalah warisan penting dari pengalaman perempuan. Pendekatan ini dibutuhkan agar solusi yang lahir lebih utuh dan manusiawi.
26 Januari 2026
*) Founder Generasi Literat
Posting Komentar untuk "Mengapa Ruang Publik Butuh Female-Male Panels?"