 |
| Mendagri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026). Kunjungan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Foto: Puspen Kemendagri) |
GEBRAK.ID; TAPANULI UTARA – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Langkah ini diambil agar masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang tidak berlarut-larut tinggal di hunian sementara (huntara).
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
“Tahap hunian sementara hampir selesai. Sekarang kita genjot percepatan hunian tetap supaya masyarakat bisa segera menempati rumah yang lebih layak dan permanen,” ujar Tito di sela peninjauan.
Dua Skema Pembangunan Huntap
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, warga membangun kembali rumahnya di lokasi yang dinyatakan aman.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan dana sebesar Rp60 juta per unit, yang dicairkan dalam dua tahap. Warga dapat membangun secara mandiri atau menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Menurut Tito, pola ini cukup dominan di sejumlah daerah terdampak. “Di Aceh, dari sekitar 26 ribu unit, kurang lebih 15 ribu menggunakan skema in-situ. Ada yang dibangun langsung oleh BNPB, ada juga yang dibangun mandiri oleh masyarakat dengan dukungan dana,” jelasnya.
Adapun pada skema komunal, pembangunan dilakukan di kawasan baru berbentuk kompleks perumahan. Lahan disiapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PKP atau melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pihak non-pemerintah.
Dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi
Salah satu contoh skema komunal dapat dilihat di Desa Dolok Nauli, Adian Koting. Di lokasi tersebut, pembangunan huntap mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Secara keseluruhan, yayasan tersebut membangun 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni:
* Aceh: 1.000 unit
* Sumatera Utara: 1.103 unit
* Sumatera Barat: 500 unit
Khusus di Kabupaten Tapanuli Utara, sebanyak 103 unit huntap tengah dibangun untuk warga terdampak.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk gotong royong nasional dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Kepastian Status Lahan
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memastikan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah daerah. Lahan tersebut telah mendapat persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi.
“Pemda juga sedang menyiapkan aspek legal agar kepemilikan lahan bisa diserahkan secara sah kepada masyarakat penerima manfaat,” ujar Jonius.
Kepastian hukum ini penting untuk menjamin keamanan status tempat tinggal warga dalam jangka panjang, sekaligus mencegah potensi sengketa lahan di kemudian hari.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Percepatan pembangunan huntap tidak hanya melibatkan Kemendagri dan Kementerian PKP. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN (Persero) untuk penyediaan listrik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk validasi data penerima, serta BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana.
Berdasarkan data BNPB dan Kementerian PUPR dalam sejumlah laporan rehabilitasi pascabencana sebelumnya, percepatan pembangunan huntap menjadi kunci pemulihan sosial-ekonomi warga. Semakin cepat masyarakat menempati hunian permanen, semakin cepat pula aktivitas ekonomi dan pendidikan kembali berjalan normal.
Pemerintah menargetkan proses pembangunan dapat selesai sesuai tahapan yang telah disusun, sehingga warga terdampak di Sumatera tidak lagi berlama-lama tinggal di hunian darurat.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
Posting Komentar untuk "Pemerintah Genjot Huntap Korban Bencana di Sumatera, Tito: Jangan Terlalu Lama di Hunian Sementara"