Editor: A. Rayyan K
Presiden RI Prabowo Subianto saat turun dari pesawat selama kunjungan ke Paris, Prancis, belum lama ini. (Foto: Sekretariat Negara)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Polemik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar di media sosial dan ruang publik, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa agenda resmi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negeri pekan ini hanya mencakup kunjungan kenegaraan ke Prancis.
Menurut Qodari, pemerintah sejak awal tidak pernah mengumumkan adanya agenda Presiden Prabowo ke Italia sebagaimana yang sempat ramai diperbincangkan.
"Sejak awal tidak ada pernyataan resmi pemerintah Republik Indonesia bahwa Presiden akan ke Italia. Jadwal resmi Presiden memang hanya ke Prancis," kata Qodari di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Qodari menjelaskan, jika dalam perjalanan muncul berbagai opsi atau rencana kunjungan ke negara lain, hal tersebut belum dapat dianggap sebagai agenda resmi sebelum diumumkan pemerintah kepada publik.
Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang mengenai tujuan lawatan Presiden Prabowo selama periode 26 hingga 29 Mei 2026.
Kunjungan Balasan untuk Macron
Qodari menjelaskan, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sejatinya telah diumumkan Menteri Luar Negeri Sugiono sejak April 2026 lalu. Lawatan tersebut merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya.
Selain memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, pertemuan itu juga difokuskan pada pengembangan kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, pendidikan, energi, hingga hilirisasi mineral kritis.
Pemerintah menilai hubungan Indonesia-Prancis saat ini tidak lagi sebatas transaksi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga mengarah pada transfer teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
"Kerja sama yang dibangun bukan hanya soal pengadaan barang, tetapi juga pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, khususnya bidang STEM," ujar Qodari.
Empat Kali ke Prancis dalam Setahun
Kunjungan terbaru ini menjadi lawatan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden RI.
Kunjungan pertama dilakukan pada Juli 2025 saat menghadiri peringatan Hari Bastille di Paris. Selanjutnya, Prabowo kembali mengunjungi Prancis pada Januari dan April 2026 untuk membahas berbagai kerja sama strategis dengan Presiden Macron.
Meski frekuensi kunjungan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan, pemerintah menegaskan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Qodari menilai ukuran keberhasilan diplomasi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah perjalanan, tetapi juga hasil konkret yang berhasil dibawa pulang untuk kepentingan nasional.
"Yang harus diperhitungkan adalah asas kemanfaatannya. Kita yakin apa yang diperoleh dari kunjungan ke Prancis memiliki nilai yang besar dan signifikan bagi Indonesia," kilah Qodari.
Bawa Kesepakatan Rp61 Triliun
Salah satu hasil nyata dari kunjungan terbaru tersebut adalah tercapainya empat kesepakatan komersial antara Indonesia dan Prancis dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp61,25 triliun.
Kesepakatan itu diumumkan dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron pada 28 Mei 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menilai hubungan personal yang baik antara Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Xi Jinping, hingga Donald Trump dapat menjadi modal diplomatik penting bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
"Kedekatan personal para pemimpin dunia dapat menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi Indonesia," ujar Qodari.
Di tengah perdebatan soal frekuensi kunjungan luar negeri Presiden, pemerintah berharap masyarakat dapat menilai diplomasi internasional secara lebih komprehensif, termasuk dari manfaat ekonomi, investasi, transfer teknologi, dan penguatan posisi Indonesia di tingkat global.
(Sumber: Bakom RI)
JANGAN TERLEWATKAN Sudah 50 Kali Kunjungan ke Luar Negeri, Presiden Prabowo Dikritik Boros di Tengah Efisiensi Anggaran