Rencana Baru Pemerintah Impor Tabung Gas CNG dari China Tuai Sorotan

Rencana pemerintah menghadirkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif LPG 3 kilogram mulai menuai sorotan. (Foto ilustrasi: AI)

Editor: Zaky AH

GEBRAK.ID; JAKARTA – Rencana pemerintah menghadirkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif LPG 3 kilogram mulai menuai sorotan. Pasalnya, di tengah gencarnya narasi kemandirian energi nasional, pemerintah justru mengakui Indonesia belum mampu memproduksi tabung CNG sendiri dan masih bergantung pada impor dari luar negeri, terutama China.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut impor tabung CNG dilakukan karena Indonesia belum memiliki teknologi untuk memproduksi tabung gas bertekanan tinggi tersebut.

“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar, ya. Kita belum,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Laode mengungkapkan China menjadi negara yang paling berpeluang menjadi pemasok utama tabung CNG untuk tahap awal program tersebut. “Banyak negara sebenarnya, tetapi sejauh ini China,” ujarnya.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan pemerintah menjalankan program konversi LPG ke CNG untuk rumah tangga. Di satu sisi pemerintah ingin mengurangi ketergantungan impor LPG, namun di sisi lain justru membuka ketergantungan baru terhadap impor perangkat pendukung dari luar negeri.

Pemerintah berdalih impor hanya dilakukan pada tahap awal sebelum produksi dalam negeri dikembangkan. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan industri nasional mampu memproduksi tabung CNG secara mandiri.

“Iya, tahap awal impor dulu,” kata Laode singkat.

Rencana penggunaan CNG sebagai pengganti LPG 3 kg sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Pemerintah menilai CNG dapat menjadi solusi untuk menekan beban subsidi energi sekaligus mengurangi impor LPG yang selama ini terus membengkak setiap tahun.

Bahlil menyebut teknologi CNG sebenarnya bukan hal baru karena telah digunakan di hotel, restoran, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, selama ini penggunaannya masih terbatas pada tabung berukuran besar.

Pemerintah kini ingin membawa teknologi tersebut ke sektor rumah tangga dengan ukuran setara tabung LPG 3 kilogram.

Meski begitu, sejumlah pengamat energi menilai rencana tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi, standar keamanan tabung gas bertekanan tinggi, hingga kesiapan industri nasional.

Selain itu, wacana impor tabung dari China juga berpotensi memicu kritik karena dinilai bertolak belakang dengan semangat hilirisasi dan penguatan industri manufaktur dalam negeri yang selama ini digaungkan pemerintah.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan gas alam melimpah. Pemerintah bahkan mengeklaim menemukan sumber gas baru di Kalimantan Timur yang diproyeksikan untuk kebutuhan domestik.

Namun, keterbatasan teknologi dan industri penunjang membuat Indonesia masih harus bergantung pada produk impor untuk menjalankan program energi alternatif tersebut.

Publik pun mempertanyakan sejauh mana proyek konversi LPG ke CNG benar-benar siap diterapkan untuk masyarakat luas, terutama jika infrastruktur dasar dan kesiapan industrinya masih bergantung pada negara lain.

Di tengah tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan energi baru pemerintah diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.

(Sumber: Kementerian ESDM)