Editor: Yogi Ardhi
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. (Foto: Pemprov Jabar)
GEBRAK.ID; BANDUNG – Gelombang protes yang mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 akhirnya mendapat respons keras dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Di tengah membanjirnya keluhan orang tua murid terkait gangguan sistem, perubahan jadwal, hingga antrean panjang di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi mengungkap adanya kelalaian teknis yang diduga menjadi akar persoalan.
Di hadapan Kepala Disdik Jabar Purwanto, Dedi secara terbuka menyoroti proses pengembangan aplikasi SPMB yang dinilai tidak sesuai tata kelola teknologi informasi di lingkungan Pemprov Jabar.
"Ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," kata Dedi, Selasa (9/6/2026).
Menurut Dedi, polemik yang membuat ratusan ribu orang tua murid kebingungan bukan semata-mata disebabkan aturan penerimaan siswa baru, melainkan akibat persoalan teknis pada sistem yang dibangun. Ia menilai pengembang aplikasi justru membuat sistem baru dari awal, alih-alih menyempurnakan platform yang sebelumnya sudah digunakan.
"Seharusnya fitur yang sudah ada tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol," ujar Dedi menjelaskan.
Pernyataan tersebut memperkuat kritik yang selama beberapa hari terakhir mengarah ke Disdik Jabar. Pasalnya, sejak tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dibuka, masyarakat dihadapkan pada berbagai kendala mulai dari server yang berulang kali mengalami gangguan, akun tidak terverifikasi, data pendaftaran hilang, hingga perubahan jadwal yang dilakukan secara mendadak.
Kondisi itu bahkan memaksa ratusan orang tua mendatangi Kantor Disdik Jabar untuk mencari kepastian terkait nasib anak mereka dalam proses penerimaan siswa baru.
Tak hanya soal aplikasi, Dedi juga mempertanyakan pelaksanaan PCMB yang menurutnya tidak berjalan sesuai arahan awal. Ia mengaku sejak awal menginginkan proses pemetaan dilakukan jauh sebelum masa penerimaan siswa baru dimulai agar potensi masalah dapat diantisipasi lebih dini.
"Saya awalnya minta PCMB ini digelar sebelum SPMB atau pada Maret 2026, tapi kenapa tidak dilakukan," ucap Dedi.
Untuk mengakhiri polemik yang terus meluas, Dedi memastikan akan memanggil tim pengembang aplikasi guna meminta penjelasan dan pertanggungjawaban secara langsung. Sementara itu, Pemprov Jabar juga meminta agar layanan pengaduan tidak lagi terpusat di Bandung, melainkan dilayani oleh masing-masing sekolah guna mengurangi penumpukan masyarakat.
Sorotan gubernur terhadap kinerja teknis Disdik Jabar ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan SPMB 2026 akan dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih, berbagai persoalan yang muncul dinilai telah mengganggu kepastian layanan pendidikan bagi masyarakat dan menciptakan kebingungan di tengah proses penerimaan murid baru yang seharusnya berjalan transparan dan tertib.
(Sumber: Antara)
JANGAN TERLEWATKAN SPMB Jabar 2026 Kacau? Jadwal Diubah Berulang, Server Sering Tumbang, Disdik Jabar Dihujani Protes Orang Tua