![]() |
| Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi kebijakan kenaikan tarif Transjakarta yang akan mulai diterapkan bulan ini. ( Foto: Gebrak.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID;JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute bus Transjabodetabek dalam waktu dekat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi kebijakan itu mulai diterapkan bulan ini.
Langkah rasionalisasi harga tersebut terpaksa diambil lantaran tingginya beban subsidi yang selama ini harus dipikul oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu fokus utamanya adalah rute SH2 yang melayani perjalanan dari Blok M menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Rute ini baru resmi diluncurkan pada 12 Maret 2026 dan sejak awal Pramono telah menargetkan untuk meninjau kembali besaran tarif layanan tersebut setelah beroperasi stabil selama kurun waktu tiga bulan.
Subsidi Membengkak hingga Rp11.500 per Penumpang
Penyebab utama kebijakan ini adalah besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk setiap perjalanan penumpang. Saat ini, tarif Transjabodetabek yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta masih dipatok sekitar Rp3.500 per perjalanan. Namun, biaya operasional untuk melayani satu penumpang diperkirakan mencapai sekitar Rp15.000. Dengan kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi sekitar Rp11.500 untuk setiap penumpang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa besaran subsidi untuk layanan Transjabodetabek pada tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp401 miliar. Adapun subsidi yang dirasakan untuk setiap pelanggan yang naik bus Transjakarta mencapai Rp12.258. Dengan angka itu, subsidi untuk Transjabodetabek memakan sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk Transjakarta yang mencapai Rp4,1 triliun pada 2026.
Pramono menjelaskan salah satu pertimbangan utama penyesuaian tarif adalah tingginya berbagai komponen biaya operasional. "(Alasannya) Pertama, karena ini rutenya panjang, busnya baru dan khusus untuk itu, sehingga perlu biaya yang harus dikeluarkan, dan juga di Terminal 1, 2, 3 tentunya bus parkir itu nggak gratis, ada biaya-biaya yang harus ditanggung," tegas Pramono.
18 Rute Terdampak, Rute Baru Bandara Jadi Prioritas
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga mencakup sejumlah lintasan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
"Segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya," ucap Pramono saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).
Per Juni 2026, terdapat 18 rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di sekitar Jabodetabek. Seluruh rute ini juga mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, mantan Sekretaris Kabinet tersebut belum membeberkan secara spesifik daftar rute lain yang akan ikut mengalami perubahan harga tiket.
Pemerintah daerah memproyeksikan harga tiket rute bandara ke depannya akan dipatok di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Sorotan DPRD: Subsidi Jangan Hanya Dinikmati Warga Luar Jakarta
DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya subsidi transportasi yang dikucurkan untuk layanan antarwilayah Transjabodetabek. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak abai dalam menghitung beban keuangan daerah.
"Nah ini yang harus kita telaah betul. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi kan juga dari pajaknya warga Jakarta," ujar Yuke. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan formula baru terkait tarif bagi warga non-Jakarta yang menggunakan fasilitas subsidi tersebut.
Persiapan Teknis dan Skema Integrasi Tarif
Menanggapi rencana tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menyiapkan skema integrasi tarif jelang penyesuaian. Dishub DKI menggencarkan sosialisasi dan memperluas skema integrasi melalui aplikasi JakLingko. "Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek," ujar Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Di sisi lain, tambahan subsidi untuk perluasan rute dan armada terus diupayakan. Pemprov DKI sebelumnya mengajukan tambahan anggaran subsidi layanan transportasi publik atau Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp300-400 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung perluasan rute dan armada Transjakarta serta Transjabodetabek.
( berbagai sumber)
