Editor: A. Rayyan K
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum lama ini. (Foto: Antara/Aditya PP)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Tiga dekade setelah Tragedi Kudatuli mengguncang perjalanan demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan kembali mendesak negara menuntaskan kasus yang hingga kini dinilai masih menyisakan tanda tanya. Bertepatan dengan peringatan 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Monumen tersebut dibangun sebagai pengingat salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia sekaligus simbol perjalanan politik PDIP di bawah kepemimpinan Megawati.
Sehari menjelang peresmian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto kembali mendesak pemerintah membuka kembali penyelidikan yustisial dan menggelar pengadilan koneksitas untuk mengungkap dalang di balik Tragedi Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli).
"Tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali," kata Hasto dalam acara refleksi 30 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Minggu (26/7/2026).
Negara Dinilai Masih Punya Utang Sejarah
Menurut Hasto, hingga kini negara masih memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas tragedi yang menelan korban jiwa, korban luka, serta orang-orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
"Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apa pun kejadian masa lalu, negara harus menjawabnya," ujarnya.
Hasto menegaskan, desakan tersebut bukan dilandasi kepentingan politik ataupun rasa dendam, melainkan demi penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI, ini adalah luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu. Kita belajar dari sejarah agar ini tidak boleh terjadi kembali," tegas Hasto.
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli
Puncak peringatan 30 tahun Kudatuli akan ditandai dengan peresmian Monumen Kudatuli oleh Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Menurut Hasto, acara tersebut akan dihadiri tokoh-tokoh prodemokrasi dan perwakilan masyarakat sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi di Indonesia.
Hasto mengatakan, monumen itu bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol pengingat agar nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keberpihakan kepada masyarakat terus dijaga.
"Suara yang paling terpencil pun harus kita dengarkan agar keputusan politik betul-betul membebaskan bagi mereka yang masih terjajah oleh berbagai belenggu ekonomi dan juga penjajahan yang bekerja dengan cara lain," ujar Hasto menegaskan.
Refleksi 30 Tahun Tragedi Kudatuli
Rangkaian peringatan diawali dengan pementasan teatrikal yang mengangkat kembali peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Pertunjukan tersebut menggambarkan bentrokan yang terjadi ketika kantor partai diserang oleh massa PDI kubu Soerjadi di tengah dinamika politik era Orde Baru.
Usai pementasan, seluruh peserta diajak mengheningkan cipta untuk mengenang lima korban meninggal dunia, 23 orang yang hingga kini dinyatakan hilang, serta 149 korban yang mengalami luka-luka dalam tragedi tersebut.
"Hening untuk sekurang-kurangnya lima saudara kita yang telah gugur, 23 saudara kita yang hilang hingga kini tidak ada kepastian nasibnya, serta 149 yang terluka dan semua yang memikul luka itu dalam diam selama 30 tahun," kata Hasto.
Hasto menilai Kudatuli menjadi salah satu catatan kelam sejarah bangsa karena memperlihatkan bagaimana kekuasaan saat itu digunakan untuk membungkam demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
"Sebab apa yang terjadi saat itu sangatlah dahsyat. Kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba membunuh demokrasi, mematikan kemanusiaan, dan mengubur keadilan," ujar Hasto menandaskan.
(Sumber: PDIP)