 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengawasan ketat Kemenkeu hingga daerah.(Foto: kemenkeu) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab, khususnya untuk program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program MBG akan terus ditingkatkan guna memastikan penggunaan uang negara berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Pernyataan tegas ini disampaikan Menkeu Purbaya di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. “Tapi yang jelas akan ada efisiensi. Jadi jangan takut kita pemerintah membelanjakan uang secara sembarangan,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Langkah efisiensi ini beriringan dengan penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kemenkeu akan menerjunkan tim perbendaharaan untuk melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Hasil pengawasan ini akan menjadi dasar evaluasi terhadap satuan pelaksana program, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di lapangan.
Purbaya bahkan tidak segan untuk menutup SPPG yang berkinerja buruk atau ditemukan penyimpangan. “Kita akan jalankan ya dari tim dari mana? Perbendaharaan. Perbendaharaan Indonesia akan mengecek seluruh BGN yang ada. Nanti kalau jelek kita lapor, kalau tutup kita perlu tutup. Jadi nggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi,” jelasnya.
Pengawasan yang diperketat ini menjadi kunci utama untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana yang dikeluarkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Selain pengawasan oleh Kemenkeu, BGN juga terus berbenah. Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan fokus utama saat ini adalah pada peningkatan kualitas program, bukan sekadar mengejar kuantitas penerima.
“Pada tahun ini kami bukan mengejar kuantitas, tetapi pada kualitas,” tegas Nanik. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mencakup tata kelola, kualitas layanan, hingga akurasi pendataan penerima manfaat untuk mencegah kebocoran.
Meski nilai pasti efisiensi anggaran masih dalam proses penghitungan oleh BGN, sinyal penghematan semakin kuat. Sebelumnya, pagu anggaran MBG untuk tahun 2026 telah dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kini, Purbaya mengisyaratkan potensi pemangkasan lebih lanjut. “BGN-nya lagi bingung kali ya (efisiensi), lagi menghitung. Tapi yang jelas akan ada efisiensi,” ujarnya . Beberapa sumber bahkan menyebut efisiensi tambahan bisa mencapai angka yang cukup signifikan melalui penataan skema insentif SPPG yang diperkirakan menghemat hingga Rp1 triliun per tahun.
Selain MBG, Menkeu Purbaya juga membeberkan mekanisme pencairan dana untuk program prioritas lainnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah menegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk program koperasi ini, namun pencairan dilakukan secara bertahap dengan syarat ketat. “Untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi untuk saya aman, enggak ada masalah. Kalau gagal auditnya, ya sudah enggak dibayar,” pungkas Purbaya, menekankan prinsip akuntabilitas yang sama dalam pengelolaan keuangan negara.
(berbagai sumber)