Editor: A. Rayyan K
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kemendagri, Kamis (30/7/2026). Kegiatan berlangsung pada 29-31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat. (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi publik secara drastis. Informasi kini dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, namun di sisi lain ancaman disinformasi dan misinformasi juga semakin sulit dikendalikan.
Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kapasitas aparatur humas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kemendagri.
Kegiatan yang berlangsung pada 29-31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu bertujuan membekali para pranata humas agar mampu menyusun strategi komunikasi pemerintahan yang efektif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi digital.
Saat membuka kegiatan pada Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, menegaskan bahwa peran pranata humas kini semakin penting dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," ujar Anwar.
Menurutnya, komunikasi pemerintahan saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi kepada publik. Aparatur humas juga harus mampu membangun pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat setiap kebijakan pemerintah agar tidak memunculkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi.
Anwar menilai kemajuan AI dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Meski teknologi mempercepat penyebaran informasi, dampak negatif berupa hoaks, disinformasi, dan misinformasi juga ikut meningkat.
Karena itu, aparatur humas dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegas Anwar.
Ruang Digital Indonesia Terus Membesar
Anwar juga mengungkapkan besarnya tantangan komunikasi pemerintah di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Mengacu pada laporan Digital 2026 dari DataReportal, Indonesia kini memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau setara 80,5 persen dari total populasi. Sementara itu, jumlah pengguna media sosial diperkirakan mencapai sekitar 180 juta orang.
Besarnya jumlah pengguna tersebut menjadi alasan pemerintah harus memiliki strategi komunikasi yang semakin adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
Menurut Anwar, pranata humas kini tidak hanya berperan mempublikasikan kegiatan pemerintah. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam menjelaskan berbagai kebijakan agar dapat diterima dan dipahami masyarakat secara utuh.
Oleh sebab itu, aparatur humas dituntut mampu membaca dinamika isu publik, memahami kebutuhan informasi masyarakat, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan teknologi secara bijak sehingga komunikasi pemerintah berjalan secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Perkuat Profesionalisme dan Sinergi
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh pranata humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Anwar juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja agar setiap kebijakan pemerintah didukung strategi komunikasi yang matang, berbasis data, konsisten, serta mudah dipahami masyarakat.
Dengan strategi komunikasi yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
(Sumber: Puspen Kemendagri)