 |
| Konsumsi Pertamax series turun 18% usai harga BBM nonsubsidi naik. Masyarakat beralih ke Pertalite yang meningkat 9,4% dan Biosolar naik 13,9% di Juli 2026. ( Foto: Gebrak. id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mencatat perubahan signifikan dalam pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026. Konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar mengalami peningkatan, sementara penjualan BBM nonsubsidi justru merosot tajam.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengungkapkan bahwa konsumsi Pertalite pada Juli 2026 meningkat sekitar 9,4% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi komposisi, porsi Pertalite dalam konsumsi bensin nasional naik dari sekitar 75% pada periode Januari-Mei menjadi sekitar 80%.
"Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga, khususnya BBM per 18 April yang lalu, telah terjadi perubahan perilaku konsumen untuk konsumsi BBM, yang saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM khususnya produk BBM PSO, baik itu Pertalite maupun Biosolar," kata Eko dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Penjualan Pertamax Series Merosot 18%
Eko memaparkan bahwa penjualan Pertamax Series tercatat turun sekitar 18% dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena serupa juga terjadi pada BBM jenis diesel, di mana penyaluran Biosolar meningkat sekitar 13,9% pada Juli, sementara penjualan Dex Series (Dexlite dan Pertamina Dex) turun sekitar 6,4%.
"Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU, khususnya Pertamax series, terjadi penurunan hampir 18% dibandingkan periode sebelumnya. Ini mungkin salah satu lonjakan demand di beberapa wilayah yang saat ini juga membuat perubahan operasi dari Pertamina Patra Niaga untuk bisa meng-cover atau mem-build up stock di semua jaringan lembaga penyalur kita, khususnya SPBU," bebernya.
Secara volume, rata-rata penyaluran Pertalite pada Juli 2026 bertambah sekitar 7.129 kiloliter (kl) per hari, sementara penyaluran Pertamax series berkurang sekitar 4.476 kl per hari.
Pergeseran Konsumsi di Jawa Timur Capai 10%
Pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi juga terjadi di tingkat regional. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mencatat peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite di Jawa Timur mencapai sekitar 7-10%.
"Secara rata-rata di wilayah Jawa Timur terdapat peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sekitar 7-10 persen," ujar Ahad dalam temu media di Surabaya, Rabu (8/7/2026). Pergeseran ini mayoritas terjadi di wilayah perkotaan dengan karakteristik kepadatan kendaraan yang tinggi.
Meski terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi, Ahad menegaskan bahwa penambahan kuota BBM subsidi bukan menjadi kewenangan Pertamina. "Kami sudah mengantisipasinya. Namun kuota merupakan bagian dari penugasan pemerintah sehingga keputusan mengenai jumlah kuota yang dapat disalurkan di masing-masing wilayah tetap berada di tangan pemerintah pusat," jelasnya.
Kenaikan Harga Nonsubsidi Picu Antrean SPBU
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menyatakan bahwa peningkatan konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu pemicu antrean panjang di sejumlah SPBU. "Adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non-subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi," kata Wahyudi saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
Data BPH Migas mencatat realisasi penyaluran solar mencapai 9,48 juta kiloliter atau sekitar 50,85% dari kuota tahun ini sebanyak 18,64 juta kiloliter. Sementara penyaluran Pertalite mencapai 13,96 juta kiloliter atau setara 47,68% dari kuota 29,27 juta kiloliter.
Respons dan Antisipasi Pertamina
Menghadapi lonjakan permintaan BBM subsidi, Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah antisipasi. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menyampaikan bahwa perusahaan akan terus menambah pasokan dan mengatur pola distribusi dengan menambah armada, serta menambah jam operasional SPBU.
"Atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat kami menyampaikan permohonan maaf," tutur Taufik. Hingga Kamis pagi (16/7/2026), total pasokan BBM dan LPG mencapai 3,61 juta kiloliter, dan berdasarkan proyeksi supply dan demand, Pertamina Patra Niaga masih bisa memenuhi kebutuhan konsumen.
Analisis Ekonom: Kebijakan Rasional di Tengah Krisis
Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026 merupakan langkah wajar sebagai koreksi kebijakan di tengah krisis energi global. "Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi," ujarnya.
Fahmy menjelaskan bahwa selama ini harga BBM nonsubsidi ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai kondisi ekonomi. Ketika harga minyak global meningkat, harga BBM nonsubsidi seharusnya ikut naik. Kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga dinilai kurang tepat dan kini telah dikoreksi.
Menurutnya, dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat relatif kecil karena konsumsi BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi dan tidak digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok. "Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar," katanya.
Namun, Fahmy mengingatkan bahwa potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi perlu diantisipasi melalui pembatasan yang lebih tegas, termasuk bagi kendaraan tertentu. "Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Dampak terhadap Daya Beli dan Sektor Otomotif
Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai kenaikan tajam harga BBM nonsubsidi akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, mulai dari lonjakan biaya hidup hingga perubahan perilaku konsumen di sektor otomotif. Dengan selisih harga yang mencapai sekitar 36%, sebagian pengguna diprediksi beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah seperti Pertamax.
"Meskipun kelompok middle-up (pemilik mobil premium Euro 5+) sensitif performa, banyak yang downgrade karena perbedaan oktan (RON 98 vs RON 92) tidak terasa signifikan di lalu lintas kota," ungkapnya. Namun, segmen kendaraan performa tinggi dan pecinta mobil sport diperkirakan tetap bertahan menggunakan BBM beroktan tinggi demi menjaga performa dan keawetan mesin.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi . Dorongan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengurangi kemacetan dan konsumsi energi, meski pengamat menilai tantangan terbesar ada pada kapasitas transportasi publik yang belum mencukupi.
( berbagai sumber)