Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Esmaeil Baqaei. (Foto: MFA.IR)
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, JAKARTA – Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) ke wilayah Iran menewaskan puluhan orang dan memicu aksi balasan dari Teheran. Di saat bersamaan, hubungan diplomatik Iran dengan Inggris juga memanas menyusul keputusan London yang menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 35 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat yang menghantam sejumlah wilayah di Iran selatan dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Humas Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, mengatakan dua perempuan dan seorang remaja termasuk di antara korban meninggal dunia.
Korban terbanyak berasal dari Provinsi Hormozgan di Iran selatan serta Provinsi Sistan dan Baluchestan di bagian tenggara. Hingga kini, sedikitnya 72 korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Di sisi lain, Angkatan Darat Iran mengonfirmasi tujuh personel militernya tewas dan 13 lainnya terluka setelah sebuah garnisun di Bampur County, Provinsi Sistan dan Baluchestan, menjadi sasaran serangan pada Rabu (15/7/2026) dini hari waktu setempat.
Amerika Serikat menyatakan operasi militer tersebut merupakan respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Washington mengeklaim operasi itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengganggu jalur pelayaran komersial internasional.
Namun, Iran tidak tinggal diam. Pemerintah Teheran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menyasar sejumlah pangkalan serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Asia Barat.
Sebelumnya, Iran juga mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga intervensi militer Amerika Serikat dihentikan. Langkah tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran dunia karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
Presiden AS Donald Trump bahkan menegaskan negaranya akan menjadi "penjaga" Selat Hormuz sekaligus melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Di tengah memanasnya konflik, Wakil Presiden AS JD Vance mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintahan AS mengenai perang dengan Iran.
Dalam wawancara bersama podcaster Joe Rogan, Vance menuding ada sejumlah pihak di pemerintahan Israel yang berupaya memengaruhi opini publik Amerika agar konflik dengan Iran terus berlangsung.
"Ada segelintir orang di sistem pemerintahan Israel yang kami yakini sedang memanipulasi opini publik Amerika agar perang terus berlanjut tanpa batas waktu," ujar Vance.
Meski demikian, Vance menegaskan Presiden Donald Trump tetap berkomitmen mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
Sementara itu, ketegangan diplomatik juga terjadi antara Iran dan Inggris. Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris untuk Teheran, Hugo Shorter, sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah Inggris yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam daftar ancaman keamanan nasional.
Direktur Jenderal Urusan Eropa Barat Kementerian Luar Negeri Iran, Alireza Yousefi, menyebut kebijakan Inggris sebagai tindakan bermusuhan yang bertentangan dengan prinsip hubungan internasional.
Menurut Yousefi, tuduhan terhadap IRGC tidak berdasar dan merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Ia juga memperingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyasar Iran maupun lembaga-lembaganya akan mendapat respons tegas dan setimpal dari Teheran.
Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan tengah mengupayakan penetapan IRGC bersama dua organisasi lain sebagai ancaman terhadap keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional (Ancaman Negara) 2026.
Jika aturan tersebut disahkan parlemen, segala bentuk dukungan atau bantuan terhadap organisasi yang masuk dalam daftar tersebut dapat dipidana, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin meluas, tidak hanya dalam bentuk konfrontasi militer, tetapi juga merambah ke ranah diplomatik dan keamanan internasional. Situasi tersebut menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah serta jalur perdagangan global.
(Berbagai Sumber)