Editor: A. Rayyan K
Mendagri Tito Karnavian doorstop dengan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian
Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program
Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memperkuat pasokan serta memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali pada semester II 2026.
Arahan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Tito, kondisi inflasi nasional hingga pertengahan tahun masih berada dalam batas aman. Secara tahunan (year on year), inflasi tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah target maksimal nasional sebesar 3,5 persen.
"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujar Tito kepada awak media.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Salah satunya berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, yang mengalami peningkatan permintaan selama masa libur sekolah.
Selain itu, kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah, khususnya yang masih mencatat tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga melalui peningkatan pasokan dan distribusi barang.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," katanya.
Mendagri juga mengingatkan daerah agar mengantisipasi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang rawan mengalami gelombang tinggi.
Menurutnya, penggunaan kapal dengan kapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar sehingga pasokan tetap terjaga dan harga tidak melonjak.
Lebih lanjut, Tito menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat.
Koordinasi tersebut juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta pemerintah daerah guna memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan efektif.
"Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus menjaga daya beli masyarakat," tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
(Sumber: Puspen Kemendagri)