 |
| Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan alasan dapur Program Makan Bergizi Gratis dikelola usaha menengah, bukan usaha mikro dan kecil. (Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan alasan pelaku usaha mikro dan kecil tidak menjadi pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pengelolaan dapur MBG membutuhkan kapasitas usaha, kemampuan operasional, dan modal yang lebih besar sehingga lebih sesuai dijalankan oleh pelaku usaha menengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026), sebagai tanggapan atas kritik yang menyebut pemerintah kurang melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam program prioritas nasional tersebut.
"Sering ada yang bertanya mengapa dapur umum MBG tidak diberikan kepada usaha mikro dan kecil. Perlu dipahami bahwa UMKM bukan hanya usaha mikro dan kecil, tetapi juga mencakup usaha menengah," kata Maman.
Dapur MBG Butuh Kapasitas Produksi Besar
Maman menjelaskan, dapur MBG harus mampu memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari dengan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta ketepatan distribusi yang tinggi.
Karena itu, pelaku usaha yang dipercaya mengelola dapur harus memiliki sejumlah persyaratan, mulai dari fasilitas produksi memadai, tenaga kerja terlatih, sistem pengadaan bahan baku, hingga kemampuan pendanaan untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Menurutnya, karakteristik tersebut lebih banyak dimiliki oleh usaha menengah dibandingkan usaha mikro maupun usaha kecil.
"Yang selama ini sering disalahartikan adalah seolah-olah UMKM hanya usaha mikro dan kecil. Padahal usaha menengah juga merupakan bagian dari UMKM," ujarnya.
Usaha Mikro Tetap Dilibatkan sebagai Pemasok
Meski tidak menjadi pengelola dapur, Maman menegaskan pelaku usaha mikro dan kecil tetap memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi dari Program MBG.
Pemerintah mendorong mereka menjadi bagian dari rantai pasok, seperti memasok bahan pangan, sayur-mayur, buah-buahan, telur, daging, beras, bumbu, hingga kebutuhan logistik lainnya.
Skema tersebut dinilai dapat membuka pasar yang lebih luas bagi jutaan pelaku UMKM di berbagai daerah sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar koperasi, kelompok tani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal terintegrasi dalam ekosistem penyediaan bahan baku MBG.
Pemerintah Siapkan UMKM Naik Kelas
Maman menambahkan, pemerintah ingin menjadikan Program MBG sebagai momentum untuk mendorong pelaku usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian meningkat menjadi usaha menengah.
Melalui pendampingan, akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi usaha, hingga penguatan kapasitas produksi, pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang mampu memenuhi standar untuk terlibat lebih besar dalam proyek-proyek pemerintah di masa mendatang.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan UMKM agar tidak hanya menjadi pelaku usaha skala kecil, tetapi mampu naik kelas dan memperkuat perekonomian nasional.
Program MBG Terus Diperluas
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pembangunan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, manfaat MBG diharapkan tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
(berbagai sumber)