 |
| Ada yang bilang, sebaiknya Presiden RI Prabowo Subianto jangan terlalu sering diberi mikrofon. (Foto ilustrasi AI) |
Ada yang bilang, sebaiknya Presiden RI Prabowo Subianto jangan terlalu sering diberi mikrofon. Bukan karena tidak pandai berpidato, melainkan karena setiap pidatonya nyaris selalu menyisakan perdebatan.
Terbaru, dalam Harlah ke-28 PKB, Presiden Prabowo melontarkan istilah "londo ireng" yang diarahkan kepada wartawan, jurnalis, pengamat, hingga LSM. Tak butuh waktu lama, AJI meminta Presiden RI meminta maaf. Sementara itu, PWI masih memilih diam. Simak narasinya sambil menyeruput kopi, wak.
Kalau politik Indonesia itu ibarat warung kopi, maka pidato Prabowo pada 23 Juli 2026 layaknya kopi hitam yang dicampur sambal, durian, dan bensin. Sekali diseruput, semua langsung terjaga. Dari gudang sejarah yang mungkin sudah lama berdebu, keluar lagi istilah "londo ireng".
Dulu, istilah itu digunakan untuk menyebut pribumi yang membantu penjajah Belanda. Kini, istilah tersebut diarahkan kepada wartawan, jurnalis, pengamat, hingga LSM. Sejarah rupanya bisa dipinjam kapan saja untuk kepentingan retorika politik.
Logikanya pun membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Dahulu "londo ireng" identik dengan orang yang bekerja untuk kepentingan kolonial.
Sekarang, orang yang membawa kamera, menulis berita, mengkritik kebijakan, atau sekadar bertanya dalam konferensi pers bisa saja dianggap masuk kategori yang sama. Kalau begini terus, jangan-jangan nanti tukang parkir yang bertanya, "Karcisnya, Pak?" ikut dicurigai sebagai agen VOC.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut pemerintah telah memperbaiki lebih dari 67 ribu sekolah. Namun menurutnya, media justru lebih senang menampilkan sekolah yang atapnya bocor dibanding ruang kelas baru yang telah dibangun.
Wartawan dianggap gemar mencari sisi buruk, pengamat dipertanyakan objektivitasnya, sementara LSM ikut disinggung soal siapa yang membiayai mereka.
Begitu pidato selesai, ruang publik langsung riuh. AJI Indonesia meminta Presiden menyampaikan permintaan maaf. YLBHI mengingatkan agar tidak ada stigmatisasi terhadap kebebasan pers dan masyarakat sipil.
Di tengah hiruk-pikuk itu, PWI justru memilih diam. Diamnya bukan lagi seperti ikan di akuarium, melainkan sudah setenang patung di bundaran kota.
Di sinilah ceritanya mulai menarik. Ketika Hotman Paris pernah melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan wartawan, PWI bergerak cepat.
Belum sempat kopi menjadi dingin, respons organisasi itu sudah terdengar ke mana-mana. Namun kali ini, ketika istilah "londo ireng" keluar dari mulut kepala negara, langkahnya justru terasa sangat pelan. Bahkan siput mungkin bisa menoleh sambil bertanya, "Masih belum selesai juga?"
Publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah keberanian organisasi profesi memang bergantung pada siapa yang sedang dihadapi? Kalau lawannya artis, gas penuh. Kalau lawannya presiden, mendadak memilih mode senyap. Jangan-jangan mikrofon organisasi sedang masuk mode pesawat.
Pada akhirnya, panggung politik Indonesia memang tak pernah kehilangan bahan cerita. Ada presiden yang menghidupkan kembali istilah era kolonial, ada wartawan yang merasa dilabeli, ada organisasi profesi yang masih menimbang langkah, sementara masyarakat hanya bisa menyaksikan semuanya seperti menonton serial yang tak kunjung tamat.
Kini tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Akankah PWI akhirnya mengeluarkan sikap resmi sebagaimana yang pernah dilakukan dalam kasus-kasus sebelumnya? Atau justru memilih tetap diam sambil berharap badai segera berlalu?
Entahlah. Yang pasti, politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan penulis skenario. Hampir setiap hari selalu ada tontonan baru yang mengundang tawa, geleng kepala, sekaligus perdebatan.
24 Juli 2026
*) Jurnalisme yang menyapa