 |
| Tata kelola bersih dorong produksi susu BBPTU-HPT Baturraden naik dua kali lipat. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan kunci keberhasilan menuju BLU. ( Foto: humas PKH kementan |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,BANYUMAS – Penerapan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi berhasil mendongkrak produksi serta penjualan susu segar di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden hingga dua kali lipat. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi berdampak langsung pada peningkatan kinerja.
Kepala BBPTU-HPT Baturraden, Dani Kusworo, mengungkapkan bahwa penguatan sistem transparansi, digitalisasi layanan, dan pengendalian gratifikasi menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Seluruh proses bisnis, mulai dari pembibitan hingga perdagangan produk peternakan, kini tertutup rapat dari celah pungutan liar dan gratifikasi.
"Integritas adalah modal bisnis terbaik. Kami pegang prinsip 'Susu Murni, Bisnis Bersih' dan menutup rapat pintu gratifikasi. Kepercayaan mitra industri pengolahan susu meningkat tajam, sehingga serapan produk kami melonjak dua kali lipat," ujar Dani dalam keterangan resminya, Jumat (10/7/2026).
Langkah strategis yang diambil meliputi penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan penerapan sistem transaksi nontunai (cashless) yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan negara. Setiap liter susu yang diproduksi tercatat secara digital, meminimalkan risiko manipulasi data, dan memastikan seluruh pendapatan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Reformasi ini tidak hanya menjawab tuntutan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi BBPTU-HPT Baturraden dalam bertransformasi menuju Badan Layanan Umum (BLU). Status BLU mensyaratkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.
Dani optimistis, dengan tata kelola yang bersih dan profesional, BBPTU-HPT Baturraden segera menjadi BLU yang mandiri dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi peternak serta masyarakat Indonesia.
"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat kepercayaan publik, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," tutup Dani.
( sumber: PKH kementan)