 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, saat ini belum menjadi waktu yang tepat bagi sekolah negeri untuk kembali menarik iuran rutin dari para orang tua siswa. (Foto: Pemprov Jabar) |
GEBRAK.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merespons wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, saat ini belum menjadi waktu yang tepat bagi sekolah negeri untuk kembali menarik iuran rutin dari para orang tua siswa.
Dedi menilai, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif sebelum mempertimbangkan sumber pendanaan lain seperti SPP.
"Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, opininya bisa berbeda lagi. Gubernur dianggap tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi Mulyadi, Rabu (15/7/2026).
Menurut Dedi, hasil kunjungannya ke berbagai SMA negeri di Jawa Barat menunjukkan bahwa kualitas sekolah tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki. Faktor terpenting justru terletak pada kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS secara optimal.
Dedi mencontohkan kondisi yang berbeda antara sejumlah sekolah yang sama-sama menerima dana BOS. Ada sekolah yang dinilainya masih kurang tertata, namun ada pula yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman.
"Dana BOS itu, saya sudah mengunjungi banyak sekolah. Ada yang pakai dana BOS tetapi sekolahnya berantakan. SMA Negeri 1 Depok juga memakai dana BOS, tetapi sekolahnya rapi. Saya tanya kepala sekolahnya, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena dikelola dengan baik," ujar Dedi.
JANGAN TERLEWATKAN SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Bakal Berlaku Lagi? Ini Alasan di Balik Wacana Pemprov dan DPRD
Atas dasar itu, Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan lebih dahulu mendorong peningkatan tata kelola dana BOS di seluruh sekolah sebelum mengambil keputusan mengenai wacana pengaktifan kembali SPP. "Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.
Meski demikian, Dedi memastikan pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam apabila masih ditemukan kekurangan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri.
Dedi menyebut berbagai kebutuhan seperti pembangunan ruang kelas, perbaikan toilet, penyediaan pendingin ruangan, sarana ibadah, hingga pagar sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi anggaran daerah.
"Nanti kalau ada kekurangan fasilitas seperti toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, atau pagar sekolah, itu akan kami penuhi melalui anggaran provinsi," katanya.
Dedi kembali menegaskan bahwa biaya operasional sekolah semestinya terlebih dahulu dipenuhi melalui dana BOS. Oleh karena itu, ia belum melihat adanya urgensi untuk kembali menerapkan SPP di SMA dan SMK negeri.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi saya juga mempertimbangkan aspek publik. Jangan sampai kemudian menimbulkan polemik baru," pungkas Dedi.
Pernyataan Dedi Mulyadi tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Jabar masih akan mengedepankan optimalisasi dana BOS sebagai penopang operasional sekolah, sembari mengevaluasi berbagai masukan terkait wacana pengaktifan kembali SPP di sekolah negeri.
(Sumber: Pemprov Jabar)