Mendagri Tito Dorong Ekonomi Tumbuh Tinggi agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, negara-negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase tersebut dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada level tinggi.
Tito menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Tito, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) perlu mengawal sejumlah komponen utama yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia bahkan menilai pertumbuhan ekonomi perlu didorong hingga mencapai dua digit jika kondisi memungkinkan.
“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” kata Tito.
Tito menjelaskan, komponen pertama yang harus diperkuat adalah konsumsi rumah tangga. Menurutnya, konsumsi masyarakat mencerminkan daya beli sekaligus menjadi salah satu motor terbesar perekonomian nasional.
“Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Komponen kedua ialah belanja pemerintah. Tito meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terealisasi sesuai target agar perputaran uang di masyarakat tetap terjaga.
Kemendagri secara berkala mengevaluasi realisasi belanja daerah. Pemda dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah akan mendapat perhatian, termasuk melalui pemantauan langsung oleh tim Kemendagri.
“Belanja pemerintah sangat penting karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tito menilai investasi mampu menciptakan lapangan kerja, menambah modal dan memperbesar aktivitas ekonomi di daerah.
“Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup,” ucap Tito.
Komponen keempat adalah perdagangan internasional. Tito mendorong pemerintah dan daerah meningkatkan ekspor agar nilainya dapat melampaui impor. Ia juga meminta pengusaha, produsen, dan pelaku UMKM semakin berorientasi pada pasar global.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak,” tandas Tito.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah.
(A. Rayyan K/Sumber: Puspen Kemendagri)
