Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

rapat kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Biro Humas Kemnaker)

GEBRAK.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sosialisasi berlangsung melalui rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengupahan untuk tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Dalam penghitungan upah minimum tahun depan, pemerintah akan mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Formula penghitungan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam rapat koordinasi tersebut.

Untuk mendukung penghitungan yang lebih akurat, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar pemerintah dapat menyerap aspirasi seluruh pihak yang berkepentingan.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Pemerintah telah menetapkan jadwal pengumuman dan penetapan upah minimum 2027. Berikut tenggat waktu untuk masing-masing jenis upah:

  • UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.
  • UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026.
  • UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026.

Dengan jadwal tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan proses penghitungan dan pembahasan sesuai ketentuan agar penetapan upah minimum 2027 dapat berlangsung tepat waktu.

(Sulistio/Sumber: Biro Humas Kemnaker)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID