Editor: A. Rayyan K
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Kementerian PKP)
GEBRAK.ID – Polemik dugaan penyamaran pebisnis Gaurav Srivastava sebagai agen intelijen Amerika Serikat (AS) atau CIA terus menjadi sorotan. Setelah laporan investigasi internasional memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kedekatannya dengan elite pertahanan Indonesia, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo akhirnya memberikan klarifikasi.
Melalui juru bicaranya, Ariseno Ridhwan, Hashim menegaskan kehadiran Gaurav Srivastava dalam sejumlah pertemuan resmi bukan atas undangan pribadi, melainkan sebagai bagian dari delegasi Amerika Serikat yang datang mendampingi Menteri Pertahanan AS saat itu, Christopher C. Miller.
"Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar, kami menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan fakta serta memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang diberitakan," kata Ariseno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Menurut Ariseno, peristiwa yang kini menjadi sorotan terjadi pada 7 Desember 2020 ketika Menteri Pertahanan RI saat itu, Prabowo Subianto, menjamu Christopher C. Miller di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Dalam jamuan tersebut, Hashim yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto juga hadir bersama sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim; Kepala Staf Menteri Pertahanan AS saat itu Kash Patel yang kini menjabat Direktur FBI; General Brian Fenton; Heidi Grant; serta hampir 30 anggota delegasi lainnya.
Ariseno menegaskan Gaurav Srivastava ikut hadir karena merupakan bagian dari rombongan resmi delegasi Amerika Serikat yang mengikuti agenda tersebut.
Laporan investigasi yang diterbitkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bersama Tempo sebelumnya mengungkap dugaan bahwa Gaurav Srivastava membangun akses ke lingkaran elite Indonesia dengan mengaku memiliki hubungan dengan CIA.
Dalam laporan itu disebutkan ia diduga memanfaatkan klaim tersebut untuk memperoleh akses ke pembahasan proyek-proyek pertahanan bernilai miliaran dolar AS.
Namun hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa dugaan. Gaurav Srivastava telah membantah seluruh tudingan itu dan menyebut klaim bahwa dirinya menyamar sebagai agen CIA sebagai fitnah yang berasal dari konflik hukum dengan mantan rekan bisnisnya, Niels Troost.
Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi terhadap pihak-pihak asing yang memperoleh akses ke lingkaran strategis pemerintah Indonesia, terutama dalam sektor pertahanan.
Sejumlah dokumen investigasi menyebut perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Srivastava sempat memperoleh letter of intent atau kesepakatan awal terkait sejumlah proyek pengadaan alutsista. Meski demikian, berbagai rencana tersebut pada akhirnya tidak berlanjut menjadi kontrak final.
Dalam klarifikasinya, pihak Hashim berharap publik tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang terpotong.
"Kami berharap klarifikasi ini dapat menjadi pelengkap informasi bagi publik sehingga peristiwa tersebut dipahami secara utuh berdasarkan fakta yang sebenarnya," ujar Ariseno.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya proses uji kelayakan (due diligence) terhadap individu maupun pihak asing yang terlibat dalam agenda strategis negara. Di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, sistem verifikasi yang kuat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan akses terhadap institusi negara.
(Berbagai Sumber)