 |
| Intelektual muda dan entrepreneur NU, Abdurrohman Wahid. (Foto: Dok.Pribadi) |
Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan statusnya sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Besarnya jumlah anggota, kuatnya struktur organisasi, dan panjangnya sejarah tidak otomatis menjadikan NU relevan di masa depan.
Kebesaran yang hanya diukur dari angka pada akhirnya hanya akan menjadi statistik. Begitu pula kebanggaan terhadap sejarah, jika tidak diikuti kemampuan menjawab tantangan zaman, perlahan akan kehilangan daya hidupnya.
Karena itu, NU membutuhkan lompatan baru. Tidak cukup hanya menjadi penjaga tradisi keislaman di dalam negeri, tetapi juga tampil sebagai kekuatan moral yang mampu memberi arah bagi peradaban dunia.
Cara pandang seperti inilah yang saya tangkap dari gagasan Gus Hery Haryanto Azumi ketika berbicara mengenai masa depan NU.
Bagi Gus Hery, tradisi bukanlah sesuatu yang disimpan rapat sebagai warisan masa lalu. Tradisi justru harus diolah menjadi energi untuk menjawab persoalan global.
Pesantren tidak cukup hanya melahirkan ulama dan ahli agama. Ia juga harus mampu mencetak diplomat, pemikir dunia, ekonom, ilmuwan, ahli teknologi, perancang kebijakan, hingga kader-kader kemanusiaan yang mampu hadir di tengah berbagai krisis internasional.
Sebab, dunia hari ini sesungguhnya tidak sedang kekurangan orang pintar. Yang semakin langka justru kebijaksanaan.
Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, perang di Eropa Timur, meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia, krisis pengungsi, perubahan iklim, perebutan sumber daya alam, hingga dominasi teknologi digital memperlihatkan satu kenyataan bahwa tata dunia semakin kehilangan kompas moral.
Hubungan antarnegara lebih banyak ditentukan oleh kekuatan militer, kepentingan ekonomi, tekanan diplomatik, maupun penguasaan teknologi. Manusia sering menjadi objek pembicaraan, tetapi tidak selalu menjadi pihak yang benar-benar dibela.
Dalam situasi seperti itu, NU sesungguhnya memiliki modal yang tidak dimiliki banyak organisasi lain di dunia.
NU memiliki tradisi keagamaan yang kuat, pengalaman panjang dalam menjaga kehidupan berbangsa, jaringan sosial yang luas, serta karakter Islam yang selama ini mampu menghindari polarisasi ekstrem.
Empat prinsip utama NU—tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh—tidak semestinya berhenti sebagai materi kaderisasi atau slogan organisasi. Nilai-nilai tersebut perlu ditransformasikan menjadi etika global.
Tawassuth berarti kemampuan mengambil jalan tengah tanpa kehilangan prinsip. Tawazun menjadi kemampuan menjaga keseimbangan antara agama, negara, pasar, dan kemanusiaan. I'tidal diterjemahkan sebagai keberanian berpihak kepada keadilan. Sementara tasamuh berkembang menjadi kemampuan hidup bersama di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.
Di sinilah letak kekuatan pemikiran Gus Hery. Menurutnya, NU tidak cukup hanya dikenal sebagai organisasi yang moderat dalam wacana. Moderasi harus hadir dalam tindakan nyata.
Sikap moderat tanpa keberanian hanya akan menjadi posisi yang aman. Toleransi tanpa keberpihakan kepada korban akan berhenti sebagai slogan. Begitu pula diplomasi agama yang tidak menghasilkan dampak konkret hanya akan menjadi rangkaian seremoni tanpa perubahan berarti.
Karena itu, jejaring internasional NU harus memiliki fungsi yang jauh lebih strategis.
Hubungan luar negeri tidak boleh berhenti pada konferensi, kunjungan, atau foto bersama. Jejaring global harus menjadi ruang kaderisasi internasional, pusat produksi gagasan, laboratorium perdamaian, jalur diplomasi kemanusiaan, sekaligus jembatan antara dunia pesantren dengan lembaga-lembaga internasional.
Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan wajah Islam yang damai. Dunia membutuhkan Islam yang mampu menawarkan solusi. Di sinilah konsep fikih peradaban memperoleh relevansinya.
Fikih tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan halal dan haram dalam kehidupan personal. Ia harus mampu berbicara mengenai perang, kemiskinan global, ketimpangan ekonomi, pengungsi, kerusakan lingkungan, kecerdasan buatan, dominasi korporasi, hingga relasi kuasa antarnegara.
Dengan demikian, hukum agama kembali hadir sebagai instrumen yang berpihak pada nasib manusia.
Bagi Gus Hery, gagasan peradaban bukan sesuatu yang abstrak. Peradaban harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan, kepada bangsa-bangsa yang menjadi korban konflik, kepada masyarakat yang kehilangan tanah, rumah, keamanan, dan masa depannya.
Karena itu, Ukhuwah Islamiyah maupun Ukhuwah Wathaniyah semestinya bermuara pada Ukhuwah Basyariyah, yakni keberanian membela manusia semata-mata karena kemanusiaannya.
Pandangan ini sesungguhnya bukan sekadar perluasan konsep persaudaraan, melainkan perubahan cara pandang terhadap peran NU di masa depan.
NU perlu bergerak dari organisasi massa menjadi kekuatan moral dunia. Dari penjaga tradisi menjadi pemberi arah. Dari objek percakapan global menjadi subjek yang ikut menentukan arah percakapan tersebut.
Namun, ambisi besar tentu harus dibarengi kapasitas yang memadai.
NU membutuhkan kader-kader yang menguasai bahasa internasional, hukum global, geopolitik, ekonomi dunia, teknologi, diplomasi, hingga mekanisme lembaga multilateral.
Pesantren perlu semakin terhubung dengan universitas-universitas dunia. Diaspora Nahdliyin di berbagai negara semestinya diposisikan sebagai simpul strategis dalam pengembangan pengetahuan, diplomasi, investasi sosial, dan advokasi kemanusiaan.
Inisiatif seperti Religion of Twenty (R20) telah membuka ruang penting. Namun, membuka pintu saja belum cukup.
NU harus benar-benar masuk, bekerja, membangun pengaruh, serta meninggalkan jejak yang dapat dirasakan masyarakat dunia.
Dunia tidak mengukur besarnya sebuah organisasi dari banyaknya forum yang dihadiri. Yang dinilai adalah gagasan yang digunakan, konflik yang berhasil dijembatani, manusia yang berhasil dibela, dan perubahan nyata yang berhasil diwujudkan.
Dalam konteks inilah sosok Gus Hery Haryanto Azumi menjadi menarik untuk diperbincangkan. Bukan semata karena kiprahnya sebagai mantan Ketua Umum PB PMII atau namanya yang masuk dalam percakapan mengenai kepemimpinan NU, melainkan karena ia membawa cara pandang yang mencoba menjembatani tradisi dengan modernitas, pesantren dengan teknologi, Indonesia dengan dunia.
Pengalaman panjangnya di PMII memberinya kesempatan memahami keragaman Indonesia secara langsung. Ia menyaksikan bahwa NU tidak bisa dipahami hanya dari Jawa, sebagaimana Indonesia tidak bisa dibaca hanya dari Jakarta.
Pandangan itulah yang tampaknya membentuk keyakinannya bahwa kepemimpinan NU di masa depan harus mampu mendengar para kiai sekaligus memahami generasi muda, menjaga pesantren tanpa alergi terhadap teknologi, menguatkan Indonesia sembari aktif menawarkan solusi bagi persoalan global.
Pada akhirnya, Gus Hery mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar. Apakah NU akan terus sibuk dengan urusan internalnya, atau mulai memainkan peran yang lebih besar bagi dunia?
Jika NU hanya berkutat pada perebutan pengaruh di dalam organisasi, momentum sejarah bisa terlewatkan. Jika kebesaran massa hanya dijadikan modal politik, maka kebesaran moral akan perlahan memudar. Jika jejaring internasional hanya menjadi panggung seremoni, maka cita-cita membangun peradaban hanya akan menjadi retorika.
Sebaliknya, apabila NU mampu membawa nilai-nilai pesantren ke panggung global, menjadikan tradisi sebagai sumber etika dunia, serta menghadirkan pengalaman Indonesia sebagai inspirasi bagi kemanusiaan universal, maka kebesaran NU akan memiliki makna yang jauh lebih luas.
Sekali lagi, pada akhirnya masa depan NU tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara. Ia akan ditentukan oleh siapa yang paling jernih membaca zaman, paling luas mendengar umat, dan paling berani mengubah warisan besar menjadi kerja nyata bagi peradaban dunia.
13 Juli 2026
*) Intelektual Muda dan Entrepreneur NU. Ketua Harian PMII Komisariat Fakultas Dakwah (KOMFAKDA) Ciputat, Tangsel, Banten.