 |
| Pemprov DKI Jakarta membidik enam halte TransJakarta untuk kerja sama naming rights. Halte Swadarma Paragon resmi jadi yang kedelapan, target tambah PAD. ( Foto:Wikipedia) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka peluang kerja sama hak penamaan (naming rights) untuk enam halte TransJakarta. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kolaborasi dengan swasta sekaligus upaya meningkatkan pendapatan di luar tiket atau non-fare box revenue.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pihaknya masih memiliki enam lokasi halte yang siap dikerjasamakan dengan pihak swasta. Hal ini disampaikan dalam peresmian fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon Corp di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
"Masih ada enam tempat yang akan kita minta untuk bisa dikerjasamakan," ujar Pramono.
Halte Swadarma Paragon Corp, Kolaborasi ke-8 yang Resmi Beroperasi
Peresmian Halte Swadarma Paragon Corp menandai kerja sama naming rights kedelapan antara PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dengan sektor swasta. Halte yang berada di Koridor 13 ini kini memiliki tampilan baru dengan ornamen kayu modern serta dilengkapi lift untuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
Group CEO ParagonCorp, Harman Subakat, berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pembangunan halte, tetapi dapat diperluas ke berbagai program bermanfaat lainnya.
Sebelumnya, delapan halte dengan skema naming rights yang sudah berjalan meliputi:
· Bundaran HI Astra
· Senayan Bank DKI
· Widya Chandra Telkomsel
· Cawang Sentral 1 Polypaint
· Petukangan D'MASIV
· Senen Toyota Rangga
· Setiabudi Integritas
· Swadarma Paragon Corp
Dorong Creative Financing dan Tambah PAD
Pramono menegaskan bahwa Jakarta tidak bisa dibangun hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Ia menyebut skema ini sebagai pembiayaan kreatif (creative financing).
"Kerja sama antara Transjakarta dengan Paragon untuk membuat Halte Swadarma Paragon Corporation ini mudah-mudahan menjadi inspirasi di tempat yang lain karena menurut saya ini baik sekali," ujarnya.
Sebelumnya, Pramono menyatakan bahwa skema naming rights akan diatur secara rinci dan ketat. Kebijakan ini menjadi langkah pemprov mencari sumber pembiayaan non-APBD di tengah tekanan fiskal daerah, salah satunya akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp15 triliun.
Sekadar informasi, potensi non-farebox revenue untuk transportasi publik dinilai sangat besar. Skema seperti iklan digital, naming rights, hingga pengelolaan ruang ritel dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan bagi operator.
Komitmen Fasilitas Inklusif dan Berkelanjutan
Kolaborasi ini juga menekankan aspek keberlanjutan. Halte Swadarma Paragon Corp mengusung nilai inklusivitas dengan fasilitas ramah disabilitas dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru.
Selain itu, ParagonCorp juga telah menghadirkan "Paragon Empties Station" di Halte CSW yang memungkinkan masyarakat mengumpulkan kemasan bekas produk perawatan diri untuk didaur ulang sebagai upaya mengurangi sampah di Jakarta.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dalam membangun transportasi kota. "Transjakarta adalah sebuah platform kolaborasi terbuka. Transjakarta bukan sekadar penyedia bus, melainkan wadah di mana sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat bisa bersinergi demi kemajuan kota," tandasnya.
(berbagai sumber)