Editor: A. Rayyan K
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meluruskan
informasi yang beredar mengenai penanganan akses di kawasan Jembatan
Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Senin (13/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meluruskan informasi yang beredar mengenai penanganan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tito menegaskan pemerintah tidak tinggal diam, bahkan telah melakukan berbagai langkah penanganan sejak awal pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera setelah meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan masyarakat.
Menurut Tito, informasi yang menyebut warga membangun jembatan sendiri karena pemerintah tidak hadir tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Setelah kami cek langsung, persoalannya bukan pemerintah tidak bekerja. Yang terjadi adalah adanya perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan jembatan," ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7/2026).
Tito menjelaskan, Jembatan Enang-Enang sebenarnya tidak roboh akibat banjir bandang. Kerusakan justru terjadi pada bagian tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan menjadi miring dan membahayakan pengguna.
Karena kondisi tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum sejak awal telah turun ke lokasi dan menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif demi alasan keselamatan.
"Balai melihat jembatan ini sangat rawan karena kondisinya miring dan terjadi longsor cukup besar di salah satu sisi," kata Tito.
Namun, masyarakat berharap tetap dapat menggunakan jalur lama karena jalan alternatif dinilai terlalu jauh dan kondisinya rusak di sejumlah titik.
Akibat kebutuhan mobilitas, warga kemudian membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar kendaraan tetap bisa melintas. Tito menegaskan langkah tersebut bukan berarti masyarakat membangun jembatan baru secara mandiri. "Bukan masyarakat membangun jembatan ini," tegasnya.
Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan untuk memanfaatkan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan penguatan struktur pada bagian tertentu.
Meski demikian, Tito menegaskan jembatan tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya seperti kondisi semula sehingga penggunaannya dibatasi hanya untuk kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.
"Intinya jembatan lama ini sangat sulit dikembalikan normal lagi karena kerusakannya cukup berat," ujar Tito.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun jembatan baru yang lebih aman dan permanen.
Selain pembangunan jembatan baru, pemerintah juga memperbaiki jalan alternatif serta membangun jembatan pendukung agar akses masyarakat kembali normal. Seluruh pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada Juli 2026.
Tito berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan warga, melainkan adanya pertimbangan keselamatan dari pihak teknis.
"Bukan pemerintah tidak memperhatikan. Yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara Balai PU dengan masyarakat mengenai penggunaan jembatan yang dinilai masih berisiko," pungkas Tito.
(Sumber: Satgas PRR)