 |
| Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen RI, Suharti. (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen) |
TANGERANG SELATAN – Pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam Anggaran 2026. Tambahan dana untuk revitalisasi sekolah, penyediaan papan interaktif digital, hingga kenaikan tunjangan guru disebut tidak akan mengganggu alokasi yang sudah ada.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen RI, Suharti, menyatakan perhatian besar pemerintah bukan hanya pada infrastruktur sekolah, tetapi juga pada kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN.
“Seperti yang Pak Presiden Prabowo sampaikan, untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Kemudian penyediaan IFP, ada tiga IFP per sekolah. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, jadi tentu itu juga nanti akan menambah anggaran Kemendikdasmen. Jadi tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” ujar Suharti dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3/2026).
Tunjangan Guru Non-ASN Tembus Rp14,1 Triliun
Suharti memaparkan, pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk guru non-ASN pada 2026. Total dana yang disiapkan mencapai Rp14,1 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2026 ini menyediakan 14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru. Ada tunjangan profesi untuk guru non-ASN, kami sediakan 11,58 triliun. Kemudian untuk tunjangan khusus non-ASN sekitar 723,5 miliar, dan juga untuk insentif guru non-ASN meningkat menjadi 1,8 triliun tahun ini. Tahun 2025 totalnya hanya 12,48 triliun, jadi meningkat banyak,” jelas Suharti.
Kenaikan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kesejahteraan guru non-ASN tidak lagi diposisikan sebagai isu pinggiran dalam kebijakan pendidikan nasional.
Tunjangan Guru ASN Naik Jadi Rp74,76 Triliun
Tak hanya non-ASN, tunjangan untuk guru ASN juga mengalami peningkatan. Pemerintah mengalokasikan Rp74,76 triliun pada 2026, naik dari Rp70,06 triliun pada 2025.
“Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan 74,76 triliun rupiah. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak 70,06 triliun rupiah. Jadi itu mencakup tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan juga dana tambahan penghasilan guru,” terang Suharti.
Anggaran tersebut mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, hingga tambahan penghasilan guru yang disalurkan melalui skema DAK non-fisik.
Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Kelas
Selain tunjangan, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk revitalisasi sekolah dan penyediaan perangkat teknologi pembelajaran. Setiap sekolah direncanakan mendapatkan tiga unit Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital.
Pengadaan perangkat seperti Chromebook dan IFP tambahan saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
“Sedang dalam proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan,” cetus Suharti.
Suharti mencontohkan, pada 2025 pagu awal Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun meningkat menjadi Rp64 triliun setelah berbagai program tambahan disetujui. Artinya, ruang fiskal untuk pendidikan masih terbuka sepanjang program dinilai strategis.
Status Guru P3K Paruh Waktu Masih Dikaji
Terkait guru P3K paruh waktu, Suharti menyebut definisi status kepegawaiannya masih dibahas bersama Kemenpan-RB. Namun secara kategori, mereka tetap masuk dalam kelompok ASN.
“Kalau definisinya, guru P3K paruh waktu itu masuk kategori ASN. Jadi ini sedang dalam proses pembahasannya bersama Kemenpan-RB untuk penanganan mereka,” jelas Suharti.
Meski demikian, urusan penggajian tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
PIP 2026 Diperluas hingga TK
Untuk perluasan akses pendidikan, pemerintah memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP). Jika sebelumnya menyasar SD hingga SMK, pada 2026 program ini juga mencakup anak TK.
“Prioritasnya tentu yang pertama untuk peningkatan mutu melalui berbagai program. Kemudian untuk akses, seperti Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat dan perlebar cakupannya. Dari yang semula hanya SD, SMP, SMA, dan SMK, menjadi tambahannya TK juga kita masukkan. Jadi 888.000 anak TK sudah kita alokasikan anggarannya untuk mendapatkan PIP tahun 2026 ini,” pungkas Suharti.
Kenaikan anggaran pendidikan 2026 menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya memperkuat mutu sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik. Tantangannya kini ada pada implementasi dan distribusi yang adil hingga ke pelosok.
(BKHM Setjen Kemendikdasmen)
Posting Komentar untuk "Sesjen Kemendikdasmen Suharti Buka Suara Soal Anggaran Pendidikan 2026: "Kesejahteraan Guru Prioritas Kami!""