 |
| Dr. Selamat Ginting. (Foto: tvonenews.com) |
Oleh Dr. Selamat Ginting *)
Sidang putusan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat prajurit TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur menjadi salah satu peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. Banyak media massa hadir meliput karena perkara ini tidak hanya menyangkut tindak pidana biasa, tetapi juga menyentuh isu relasi sipil-militer, akuntabilitas institusi negara, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Sidang vonis dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi, 10 Juni 2026, setelah sebelumnya oditur militer menuntut keempat terdakwa dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun.
Dalam negara hukum, apa pun putusan majelis hakim, seluruh pihak patut menghormatinya sebagai produk proses peradilan yang sah. Namun, menghormati putusan bukan berarti menutup ruang kritik. Justru penghormatan terhadap hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik terhadap kualitas dan rasa keadilan yang dihasilkan dari putusan tersebut.
Perspektif Hukum: Ujian Independensi Peradilan Militer
Dari sisi hukum, perkara ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan militer Indonesia. Kasus tersebut melibatkan anggota TNI sebagai terdakwa dan warga sipil sebagai korban. Karena itu, perhatian publik tidak hanya tertuju pada vonis yang dijatuhkan, tetapi juga pada proses yang berlangsung.
Secara normatif, peradilan militer memang memiliki kewenangan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil masih menyuarakan agar anggota militer yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil diadili di peradilan umum.
Dalam kasus Andrie Yunus, isu utama yang berkembang adalah apakah peradilan militer mampu menunjukkan independensi, transparansi, dan imparsialitas ketika mengadili personel dari institusinya sendiri. Kritik dari kelompok masyarakat sipil berangkat dari asumsi adanya potensi konflik kepentingan karena hakim, oditur, dan terdakwa berada dalam lingkungan institusi yang sama.
Karena itu, putusan hakim hari ini tidak hanya menentukan nasib empat terdakwa. Putusan tersebut juga menjadi ukuran sejauh mana kredibilitas peradilan militer dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Perspektif Politik: Menjaga Kepercayaan Publik
Secara politik, perkara ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kasus kriminal. Indonesia sedang berada dalam fase ketika kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi modal politik yang sangat penting.
Di era media sosial, setiap perkara yang melibatkan aparat negara selalu memperoleh perhatian besar. Persepsi publik terhadap proses hukum sering kali sama pentingnya dengan substansi putusan itu sendiri.
Apabila putusan dianggap memenuhi rasa keadilan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan menguat. Sebaliknya, jika muncul kesan adanya perlindungan institusional terhadap pelaku, kritik terhadap sistem peradilan militer akan semakin keras.
Dalam konteks politik nasional, pemerintah dan TNI berkepentingan menjaga persepsi bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Prinsip equality before the law harus tampak nyata dalam praktik, bukan sekadar slogan.
Kasus ini juga menjadi simbol hubungan negara dengan kelompok masyarakat sipil. Apalagi korbannya merupakan aktivis hak asasi manusia. Karena itu, setiap perkembangan perkara akan selalu dibaca sebagai indikator komitmen negara terhadap demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil.
Perspektif Militer: Menjaga Kehormatan Institusi
Dari perspektif militer, kasus ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan empat individu. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi TNI.
Dalam organisasi militer profesional, disiplin dan kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi utama. Ketika ada anggota yang diduga melakukan tindakan melawan hukum, proses penegakan hukum yang tegas justru menjadi mekanisme untuk menjaga nama baik institusi.
Militer modern tidak diukur dari kemampuannya melindungi anggotanya dari hukuman, melainkan dari kemampuannya menegakkan disiplin terhadap anggota yang melanggar aturan.
Oleh karena itu, apa pun putusan hakim, TNI berkepentingan menunjukkan bahwa institusi tidak mentoleransi tindakan yang mencederai hukum maupun citra organisasi. Sikap tersebut penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang selama ini menjadi salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.
Di sisi lain, publik juga perlu membedakan antara tindakan individu dan institusi secara keseluruhan. Kesalahan oknum anggota TNI tidak otomatis menggambarkan karakter seluruh organisasi. Justru respons institusi terhadap pelanggaran itulah yang menjadi ukuran profesionalitas sebuah angkatan bersenjata.
Kesimpulan
Prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara penghormatan terhadap putusan pengadilan dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Jika vonis telah dijatuhkan, maka secara hukum putusan tersebut harus dihormati. Namun, apabila ada pihak yang menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan, sistem hukum juga menyediakan mekanisme keberatan dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, yang terpenting adalah kasus Andrie Yunus tidak berhenti pada penghukuman individu semata. Perkara ini semestinya menjadi momentum evaluasi yang lebih luas mengenai transparansi peradilan militer, akuntabilitas aparat negara, dan penguatan prinsip negara hukum.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya empat terdakwa atau satu lembaga peradilan. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara demokratis untuk memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua golongan tanpa kecuali. Sebuah putusan yang adil bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan institusi yang menjalankannya.
10 Juni 2026
*) Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Jakarta