Erupsi Anak Krakatau Ancam Sekolah, Mendikdasmen Tegas: Daerah tak Aman Jangan Tatap Muka

GEBRAK.ID, JAKARTA — Erupsi Anak Gunung Krakatau membuat pemerintah memperketat perhatian terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, sekolah di wilayah yang dinilai tidak aman tidak dianjurkan menggelar pembelajaran tatap muka.

Abdul Mu’ti mengatakan, keselamatan dan kesehatan murid serta guru harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan belajar. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan menyesuaikan pembelajaran karena paling mengetahui kondisi di wilayah masing-masing.

“Perlindungan, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah menjadi prioritas,” ujar Abdul Mu’ti, Minggu (6/9/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, daerah yang terdampak cukup berat akibat abu erupsi dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara, termasuk mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Kabupaten Serang, Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena terdampak sebaran abu. Jika kondisi tidak memungkinkan, kegiatan belajar dapat dialihkan ke rumah melalui pembelajaran daring atau dilaksanakan di lokasi lain yang dinilai aman.

Di daerah yang terdampak oleh erupsi Anak Gunung Krakatau, lanjut Abdul Mu’ti, dapat dilakukan penyesuaian pembelajaran dengan mengacu pada ISPU.

“Kegiatan pembelajaran di daerah yang cukup berat seperti di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, maka pembelajaran dapat dilakukan di rumah melalui daring atau tempat tertentu yang aman melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tidak harus di sekolah,” jelas Abdul Mu’ti.

Sementara itu, sekolah di wilayah yang tidak terdampak langsung masih dapat menjalankan pembelajaran tatap muka. Namun, Abdul Mu’ti meminta sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Murid dan guru perlu menggunakan masker, menghindari kegiatan di luar ruangan, serta memastikan pintu dan jendela tetap mendukung keamanan ruang belajar dari masuknya abu vulkanik.

“Untuk daerah yang tidak terdampak langsung, pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela dan mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang aman,” tegas Abdul Mu’ti.

Durasi belajar pun tidak harus mengikuti jadwal normal. Sekolah dapat mengurangi lama dan jam pembelajaran sesuai kondisi di lapangan.

Abdul Mu’ti juga meminta sekolah menyisipkan edukasi kebencanaan dalam kegiatan belajar. Langkah tersebut penting agar murid memahami cara menjaga keselamatan, tetap tenang, menjaga kesehatan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah.

Penentuan pelaksanaan PJJ sepenuhnya mempertimbangkan keputusan pemerintah daerah. Kemendikdasmen masih memantau perkembangan erupsi melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu.

“Daerah yang tidak aman maka sangat tidak dianjurkan tatap muka di sekolah, tapi semuanya mengikuti otoritas pemda. Kami menyarankan kepada guru dan murid mengikuti kebijakan pemda. Jika Jakarta sudah ditetapkan pembelajaran mulai besok daring, maka semuanya harus mengikuti,” tegas Abdul Mu’ti.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat dan warga sekolah mengikuti perkembangan informasi dari otoritas resmi. Pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memantau dampak erupsi.

“Jika masih memungkinkan kegiatan pembelajaran, agar warga sekolah terus mengamati situasi. Kegiatan outdoor harus disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan. Ikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan lain-lain. Kurangi aktivitas di luar rumah jika ada peningkatan sebaran abu,” kata Tito.

Tito juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemungkinan abu vulkanik mencemari makanan dan sumber air.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)