Bahlil Tunda Ekspor Listrik ke Singapura, Danantara Diminta tak Terima Lobi

Pemerintah memprioritaskan kebutuhan listrik dalam negeri sebelum membuka keran ekspor. Rencana pengiriman listrik rendah karbon ke Singapura hingga 3,4 GW pun belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menunda rencana ekspor listrik ke Singapura. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebutuhan listrik nasional menjadi prioritas sebelum Indonesia memasok listrik ke negara lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). “Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik,” kata Bahlil.

Bahlil juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak terpengaruh lobi terkait rencana ekspor listrik tersebut. Menurut dia, kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di Kementerian ESDM, bukan Danantara. “Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara,” ujarnya.

Bahlil menegaskan keputusan tersebut diambil dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama.”Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya dahulukan. Marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini,” kata dia.

Kebutuhan Listrik Dalam Negeri Jadi Prioritas

Sikap pemerintah tersebut sebenarnya telah terlihat sejak beberapa pekan terakhir. Pada 26 Oktober 2026, Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana ekspor listrik karena kebutuhan listrik domestik terus meningkat. Salah satu sumber permintaan baru yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri pusat data.

Bahlil menyebut kebutuhan listrik sektor data center di Indonesia dapat mencapai 20 gigawatt (GW). Karena itu, pemerintah memilih memenuhi kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. “Data center kita butuh 20 gigawatt. Kurang market apa kita? Saya tetap akan memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu baru kita ekspor,” ujar Bahlil sebelumnya.

Dengan pertimbangan tersebut, rencana ekspor listrik ke Singapura belum otomatis dibatalkan secara permanen. Pemerintah masih membuka kemungkinan perdagangan listrik apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan persyaratan komersialnya menguntungkan Indonesia.

Indonesia-Singapura Sempat Targetkan Ekspor 3,4 GW

Penundaan ini menjadi perkembangan terbaru dari rencana kerja sama kelistrikan Indonesia-Singapura yang telah dibangun sejak 2025. Pada Juni 2025, Indonesia dan Singapura menandatangani kesepakatan yang membuka jalan bagi ekspor listrik rendah karbon Indonesia hingga 3,4 GW pada 2035. Rencana tersebut kemudian kembali didorong pada Juli 2026.

Danantara ditunjuk untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas, sementara sejumlah perusahaan Singapura terlibat dalam penjajakan pembelian listrik dan pembangunan infrastruktur pendukung. Kedua negara menargetkan pengembangan proyek listrik lintas batas sedikitnya 3,4 GW pada 2035.

Namun, proyek tersebut belum sampai pada tahap ekspor listrik secara komersial. Salah satu persoalan yang masih menjadi pembahasan adalah harga listrik.

Pada Oktober 2026, Bahlil menyatakan Indonesia pada prinsipnya terbuka terhadap ekspor listrik, tetapi harga harus memberikan keuntungan yang adil bagi kedua pihak. Pemerintah tidak ingin listrik Indonesia dijual dengan harga yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Bukan Sekadar Soal Ekspor Listrik

Rencana ekspor listrik ke Singapura juga berkaitan dengan pembangunan ekosistem energi bersih di Indonesia. Proyek yang direncanakan mencakup pembangunan pembangkit energi terbarukan, terutama tenaga surya, sistem penyimpanan energi serta infrastruktur transmisi yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura.

Pada Juli 2026, Danantara menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan perusahaan Singapura untuk mengeksplorasi pembelian listrik rendah karbon dan pengembangan interkoneksi listrik lintas negara.

Namun, perkembangan proyek juga menghadapi tantangan regulasi dan kepastian investasi. Hingga September 2026, sejumlah proyek masih menunggu kepastian regulasi ekspor listrik dan pengembangan infrastruktur interkoneksi. Artinya, penundaan ekspor yang ditegaskan Bahlil pada November ini menambah ketidakpastian terhadap jadwal realisasi proyek yang sebelumnya diarahkan untuk mulai memasok listrik pada akhir dekade ini.

Pemerintah Tetap Buka Peluang Ekspor

Meski menegaskan ekspor belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, pemerintah tidak sepenuhnya menutup peluang perdagangan listrik dengan Singapura. Bahlil sebelumnya menyatakan ekspor dapat dilakukan apabila harga yang ditawarkan sesuai dengan perhitungan pemerintah dan memberikan keuntungan yang seimbang.

Dalam perkembangan terbaru, Bahlil kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap ekspor apabila persyaratan harga terpenuhi. Namun, kebutuhan listrik domestik tetap ditempatkan di atas kepentingan ekspor. Dengan demikian, kebijakan pemerintah saat ini lebih tepat dipahami sebagai penundaan realisasi ekspor, bukan pembatalan permanen seluruh kerja sama listrik Indonesia-Singapura.

Pemerintah kini menghadapi dua kepentingan yang harus diseimbangkan: memanfaatkan potensi investasi dan pasar ekspor listrik rendah karbon sekaligus memastikan pertumbuhan industri dalam negeri tidak kekurangan pasokan energi. Bagi Indonesia, keputusan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga posisi tawar dalam perdagangan energi lintas negara.

Sementara bagi Singapura, yang menargetkan peningkatan impor listrik rendah karbon, kepastian pasokan dari negara-negara kawasan menjadi bagian penting dalam strategi transisi energinya.

(Dinar K/ berbagai sumber)