Editor: A. Rayyan K
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa
pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. (Foto: Setwapres)
GEBRAK.ID -- Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk kritik, masukan, hingga inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan selama disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan memberikan solusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas munculnya Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," ujar Gibran dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Gibran, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menilai kritik yang dibangun dengan dasar yang kuat justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," kata Gibran.
Pemerintah Siap Mendengar Masukan
Gibran menegaskan tugas pemerintah adalah terus bekerja memberikan hasil terbaik, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin akuntabel dan transparan.
Gibran berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat demokrasi Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata.
"Dengan semangat tersebut, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," ujar Gibran.
Kabinet Bayangan Dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Inisiatif tersebut diperkenalkan pada 17 Juli 2026 dengan melibatkan 15 tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga peneliti.
Masing-masing anggota Kabinet Bayangan diberi tanggung jawab mengawal sektor tertentu yang disesuaikan dengan struktur Kabinet Merah Putih sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang masing-masing.
(Sumber: Youtube)