Justisia Jejak Nusron Wahid di Malaysia Saat Mangkir 2 Kali dari Panggilan KPK, MAKI Desak Jemput Paksa 21 Oktober 2026
Justisia Imigrasi Konfirmasi Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia saat Dipanggil KPK, Belum Ada Pencekalan 20 Oktober 2026
Justisia Khalid Basalamah Jadi Saksi Sidang Yaqut, Akui Uang 554.500 Dolar AS Diserahkan ke KPK 20 Oktober 2026
Justisia Polisi Belum Tahan 2 Bocah dalam Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya, Ini Alasannya 19 Oktober 2026
Justisia Pasutri di Sidoarjo Diduga Eksploitasi Perempuan, Korban Dipaksa Layani 10 Pria Sehari 17 Oktober 2026
Justisia Direktur PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Rp2 Triliun 17 Oktober 2026
Justisia Hendardi Desak Revisi UU Peradilan Militer, Jangan Biarkan Impunitas Terus Berulang 17 Oktober 2026
Justisia KPK Ungkap Bupati Klaten Tawar Permintaan Uang Kepala BPK Jateng dari Rp600 Juta ke Rp400 Juta 17 Oktober 2026
Justisia KPK Ungkap Adik Eks Kepala BNPB Diduga Pakai Uang Korupsi Bencana untuk Beli Saham Rp30 Miliar 16 Oktober 2026
Justisia Peradi SAI Dorong Advokat Perkuat Pendampingan Korban dalam KUHP dan KUHAP Baru 16 Oktober 2026
Justisia KPK Tetapkan Tersangka OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Uang Rp1,9 Miliar Disita 16 Oktober 2026
Justisia Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak Respons Putusan MK Soal Peradilan Militer: Hukuman Kami Lebih Tegas 16 Oktober 2026
Justisia Tawaran Gaji Rp8 Juta, Perempuan 19 Tahun Diduga Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Surabaya 16 Oktober 2026
Justisia KPK Amankan 20 Orang dalam OTT Bupati Klaten, Sita Rp1 Miliar dan Usut Dugaan Suap Audit BPK 15 Oktober 2026
Justisia Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI Tersangka Korupsi Nikel Rp401 Miliar, Begini Modus yang Diungkap 15 Oktober 2026
Justisia KPK OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, ASN dan Pihak Swasta Ikut Diamankan 15 Oktober 2026
Justisia Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Diperiksa di Mapolresta 15 Oktober 2026
Justisia Putusan MK Soal Peradilan Militer, Tim Supremasi Sipil Desak Presiden dan DPR Segera Revisi UU 15 Oktober 2026
Justisia MK Wajibkan Revisi UU Peradilan Militer: Prajurit TNI Lakukan Pidana Harus Ditangani Peradilan Umum 15 Oktober 2026
